tirto.id - Abdul Muhaimin Iskandar (AMI) alias Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar V PKB 2019 yang digelar di Bali. Sejarah PKB dari berdiri hingga kini banyak diwarnai oleh manuver Cak Imin atau yang sejak menjelang Muktamar mulai akrab disapa Gus AMI.
Penetapan Gus AMI sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2019-2024 terungkap dalam Sidang Pleno Muktamar V PKB pada Rabu (21/8/2019) dini hari. Secara aklamasi, seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB di Indonesia yang berjumlah 34 DPW mutlak meminta Cak Imin kembali menjadi ketua umum.
Tak hanya sebagai Ketua Umum PKB, Gus AMI juga ditetapkan sebagai “mandataris tunggal Partai Kebangkitan Bangsa”, seperti yang dibacakan Ida Fauziyah selaku pemimpin sidang dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.
Gus AMI menyatakan bersedia memenuhi permintaan dari 34 DPW PKB yang kembali menginginkan dirinya menduduki kursi Ketua Umum PKB.
“Dengan memahami sepenuhnya amanah yang begitu besar, dan dengan memahami secara nyata tantangan dan masa depan perjuangan PKB, dan diiringi oleh semangat yang luar biasa dari para pengurus, khususnya ketua-ketua DPW se-Indonesia, saya bisa memahami sepenuhnya harapan-harapan itu,” ucap Gus AMI.
“Dengan niat ibadah, pengabdian di mata Allah, disertai niat pengabdian total kepada Merah Putih dan NKRI tercinta, Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia memimpin kembali PKB pada 2019-2024. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua," imbuhnya.
Demikianlah, Muhaimin Iskandar alias Gus AMI atau Cak Imin kembali memperpanjang rekornya sebagai ketua umum terlama PKB dan mulai menyongsong periode ke-4 setelah 2005-2010, 2010-2014, serta 2014-2019.
Turut Merintis PKB
Kiprah Muhaimin Iskandar di PKB sudah terajut bahkan sebelum partai politik yang berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) ini resmi berdiri. Cak Imin termasuk anggota Tim Asistensi yang dibentuk pada 20 Juni 1998.
Menurut website resmi PKB, Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima –yang telah dibentuk sebelumnya pada 3 Juni 1998– untuk menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan partai politik yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.
Tim Asistensi terdiri dari Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU) sebagai ketua, dengan anggota Muhaimin Iskandar, Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, dan Amin Said Husni.
Sedangkan Tim Lima –yang terdiri dari para petinggi PBNU– dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin dan beranggotakan KH M. Dawam Anwar, KH Said Aqil Siradj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja, demikian dituliskan Abdul Halim dalam buku Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan (2013).
Hasil kinerja Tim Lima dan Tim Asistensi inilah yang kemudian melahirkan PKB yang dideklarasikan di kediaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua PBNU kala itu yang juga paman Cak Imin, di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 29 Rabiul Awal 1419 Hijriah atau 23 Juli 1998.
Selain Gus Dur, ada beberapa tokoh utama NU lainnya yang menjadi deklarator PKB, antara lain: KH Ilyas Rukhiat, KH Munasir Ali, KH Mustofa Bisri, serta KH Muchit Muzadi. Sebagai Ketua Umum PKB pertama, ditunjuklah Matori Abdul Djalil.
Di kepengurusan periode pertama ini, Muhaimin Iskandar langsung mendapat posisi strategis, yakni sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB. Cak Imin menjadi salah satu politisi muda yang mencuat usai Reformasi 1998.
Ikut Mendepak Matori
Muhaimin Iskandar dituding sebagai salah satu orang di balik dipecatnya Matori Abdul Djalil dari PKB pada 2001. Pemecatan Matori dilatarbelakangi kehadirannya di Sidang Istimewa MPR 2001 untuk menjungkalkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.
Sebelum resmi didepak, Matori melawan dengan menggelar konferensi pers di Gedung MPR/DPR tanggal 30 Juli 2001. Dalam konferensi pers itu, Matori menegaskan bahwa ia masih Ketua Umum PKB yang sah.
Bahkan, Matori mendesak kepada 5 fungsionaris partai agar keluar dari PKB karena telah mendorong Gus Dur bertindak konfrontatif terhadap lembaga legislatif dan mendukung dikeluarkannya Dekrit Pembekuan MPR/DPR.
Kelima orang petinggi PKB yang disebut Matori, seperti diwartakan Liputan6 edisi 31 Juli 2001, adalah Alwi Shihab, Effendi Choirie, Chotibul Umam Wiranu, Arifin Junaidi, dan Muhaimin Iskandar.
Gertakan Matori tak mempan. Tanggal 4 Agustus 2001, Gus Dur menggelar rapat internal dan memutuskan bahwa Matori Abdul Djalil (Ketua Umum PKB) dan Abdul Khaliq Ahmad (Sekretaris Fraksi PKB di DPR) dipecat dari keanggotaan partai.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gus Dur dan dihadiri oleh seluruh fungsionaris DPP PKB, termasuk anggota fraksi PKB di DPR/MPR. Kendati begitu, kubu Matori tetap melawan dan membawa dualisme PKB ke ranah hukum yang bergulir cukup lama.
PKB yang didukung Gus Dur jalan terus. Alwi Shihab ditunjuk memimpin PKB untuk sementara. Posisi Alwi sebagai Ketua Umum PKB dikukuhkan dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) pada 17 Januari 2002. MLB juga menetapkan Muhaimin Iskandar tetap menjabat sebagai Sekjen PKB hingga 2005.
Menggusur Gus Dur
Cak Imin semakin mendapat panggung di Muktamar PKB 2005 yang dihelat di Semarang. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PKB periode 2005-2010, sedangkan Gus Dur duduk sebagai Ketua Dewan Syura.
Namun, polemik terjadi menjelang Pemilu 2009 antara dua pucuk pimpinan PKB yang sebenarnya bertetangga dan masih berkerabat dekat itu. Cak Imin dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB.
Keputusan mencopot Cak Imin diambil melalui rapat pleno pada 26 Maret 2008 yang dihadiri jajaran Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB. Dalam pemberitaan Kompas (27 Maret 2008) disebutkan, alasan pencopotan itu agar Cak Imin fokus menjalankan tugas sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPR-RI.
Namun, isu yang mencuat kemudian berbicara lain. Muhaimin dikabarkan didepak karena manuvernya yang kian mendekat ke istana atau ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) kala itu.
Gus Dur bahkan sempat menyinggung bahwa yang membuat PKB guncang adalah SBY-JK. “Kan ada orang luar. Muhaimin itu hanya alat,” kata Gus Dur dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, pada 15 April 2008, dikutip dari Kompas.
Saat ditanya siapa orang luar yang dimaksud, Presiden RI ke-4 ini menjawab, “SBY dan JK orangnya, mau apa?"
Muhaimin memang tidak berdiam diri atas pencopotannya. Ia melawan, tetap menegakkan PKB tandingan di bawah kendalinya, bahkan membawa persoalan ini ke meja hukum meskipun pihaknya juga dilaporkan oleh kubu Gus Dur.
Dualisme PKB kembali terjadi. Kedua kubu menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). Kubu Gus Dur di Parung (Bogor) sejak 30 April 2008, sedangkan rombongan Cak Imin menghelat MLB PKB-nya di Hotel Mercure Ancol pada 2 Mei 2008.
MLB Ancol memutuskan Cak Imin kembali duduk sebagai Ketua Umum PKB, sekaligus mendepak Yenny Wahid, putri Gus Dur, dari jabatan Sekretaris Jenderal PKB dan menunjuk Lukman Edy sebagai penggantinya. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digusur, digantikan oleh KH Aziz Mansyur.
Gus Dur kesal dengan pemecatan putrinya itu. “Nggak bisa. Pemecatan itu hanya bisa oleh Majelis Syura, ada sidang gabungan yang menetapkan soal hukumannya seseorang. Kalau Muhaimin tidak mengerti begini ya sudah kebangetan,” tukasnya.
“Itu sudah saya jalankan dari dulu. Yang kedua, mendudukkan orang yang tidak jujur sebagai pengurus partai. Nah, itu yang saya tidak mau, dan Muhaimin termasuk mereka," tambah Gus Dur.
Dua versi PKB sama-sama mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pemilu 2009. Bahkan, saat pengambilan nomor urut parpol di Kantor KPU pada 9 Juli 2008, Cak Imin dan Yenny Wahid sempat berebut kertas nomor urut, meskipun lalu mengangkatnya bersama-sama.
Putusan pengadilan semakin menguatkan penguasaan kubu Cak Imin atas PKB. “PKB hanya satu di bawah kepemimpinan Muhaimin dan Lukman Edy,” tandas Wakil Sekjen PKB saat itu, Hanif Dhakiri, dilansir Kompas (18 Mei 2009).
Keberhasilan menggusur Gus Dur dan para pengikutnya membuat posisi Cak Imin di PKB semakin kuat. Bahkan, PKB di bawah kendalinya berhasil menempatkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
Di Muktamar PKB yang digelar di Bali sejak 20 Agustus 2019 kemarin, pengaruh Cak Imin masih tak tergoyahkan. Keluarga Gus Dur tidak diundang di Muktamar yang kemudian menetapkan Muhaimin Iskandar –dengan sapaan baru: Gus AMI– secara mutlak sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 ini.
Editor: Abdul Aziz
