Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mesti segera ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder lainnya.
Ketiga mandat tersebut, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mendesak dilakukan demi mencapai target pemerintah mengentaskan kemiskinan.
"Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden, jadi ada tiga mandat utama Presiden,” kata Gus Ipul saat audiensi dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Een Rukmini, Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi Ida Halimah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Andi Rahman.
Kawal Pemutakhiran DTSEN
Gus Ipul menjelaskan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, Kemensos sendiri memiliki tiga program Utama, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan.
Lebih lanjut, Gus Ipul menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan penyusunan data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial, sehingga pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Amanat tersebut melahirkan DTSEN sebagai data tunggal yang wajib menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengelola adalah BPS, ini jadi pedoman semuanya, termasuk Daerah. Jadi, Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan lupa bikin rencana, bikin penyelenggaraan pembangunan, datanya harus dari sini,” ungkap Gus Ipul.
Data dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos dan Pemerintah Daerah berperan melalukan pemutakhiran dan ground check di lapangan, sehingga data semakin akurat. “Yang mengelola bukan kita lagi, yang mengelola adalah BPS, maka Bapak nanti harus bekerja sama dengan BPS,” pesan Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, hingga saat ini ditengarai masih ada bantuan yang belum tepat sasaran, sehingga melakukan pemutakhiran DTSEN setiap tiga bulan sekali penting untuk dilakukan. Apalagi, data bersifat dinamis, bisa berubah setiap waktu karena ada warga yang meninggal, berpindah tempat, menikah, dan lahir.
Pemutakhiran data dilakukan dengan jalur formal melalui musyawarah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Gus Ipul menggarisbawahi pentingnya penyusunan data melibatkan daerah. "Kami tetap mengikutkan daerah, untuk memastikan data ini dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.
Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga bekerjasama dalam digitalisasi penyaluran Bansos, sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan pendaftaran dan verifikasi.
“Kita punya portal, semua orang boleh daftar untuk mendapatkan Bansos, tapi yang akan menolak dan menerima itu adalah sistem, yang memilah dan memilihnya adalah sistem, jadi masyarakat boleh daftar, data ini, sistem ini terhubung dengan semua data pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama terus mengawal pemutakhiran DTSEN, untuk mencapai data yang akurat, sehingga bansos bisa tepat sasaran.
“Sejak zaman Pak Prabowo, sebelumnya enggak punya kaya gini (DTSEN), artinya bahwa kita diajak targeted, bantu orang itu jelas sasarannya, di mana posisinya, alamatnya, kondisinya,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat Program Terintegrasi
Mandat terakhir yang menjadi prioritas Presiden adalah Sekolah Rakyat, bagian dalam pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan, 4 juta lebih anak usia sekolah tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.
Berdasarkan data demikian, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Itulah yang jadi perhatian. Pak Presiden minta kita untuk perhatikan, maka istilahnya memuliakan wong cilik, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan program-program lainnya. Sekolah Rakyat adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan terpadu.
“Nanti anaknya sekolah, orang tuanya dapat program pemberdayaan, rumahnya dibantu, rumahnya akan dibantu sesuai program presiden, nanti dimasukkan jadi anggota Kopdes Merah Putih, dapat sembako lengkap, semua keluarga dari siswa Sekolah Rakyat itu dapat bantuan PBI-JKN, lalu anak-anak di sana dapat program Presiden makan bergizi gratis tiga kali sehari,” jelas Gus Ipul.
Sebagai informasi, Kabupaten Rokan Hilir sudah mempunyai Sekolah Rakyat Rintisan dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang, dan sudah mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, Gus Ipul juga mendorong Kota Sukabumi segera mengusulkan bangunan dan lahan untuk Sekolah Rakyat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
