tirto.id - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, mengakui bahwa selama ini penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Sebab, ada yang seharusnya dapat malah tidak dapat, dan ada yang seharusnya tidak dapat malah dapat.
"Ada orang yang sudah mati masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, tidak lagi menjadi masyarakat miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat," kata dia seperti dikutip Antara, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Ketidaktepatan penyaluran bansos, kata dia, bermuara pada persoalan administrasi kependudukan. Hal ini ke depan harus diperbaiki.
"Ini soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki," tegas Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa, bansos bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan bantuan dari negara. Ia menjelaskan, penyelenggara negara sehari-hari adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Berarti, bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah," katanya.
Menurut dia, bansos adalah kewajiban konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.
"Itu kewajiban konstitusi Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi 'fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara', lalu diturunkan dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah. Bukan pemerintah sendiri. Jadi, itu bantuan negara," katanya.
Editor: Anggun P Situmorang
