tirto.id - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD sempat mengungkapkan sikap pesimistis terhadap cita-cita Indonesia Emas pada 2045. Menurut Mahfud, Indonesia Emas tak akan terwujud karena jembatannya sudah dicuri.
Merespons itu, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa tokoh bangsa seharusnya menyampaikan optimistis sehingga Indonesia Emas bisa terwujud.
"Saya baca kemarin, mengatakan enggak mungkin kita menjadi negara maju karena jembatannya sudah putus, saya kira rasa optimistis penting apalagi disampaikan oleh para pemimpin," kata Zulhas dalam sambutannya di Kantor DPP PAN, Sabtu (29/6/2024).
Ia mengatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih saat ini tengah menggalang dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan tokoh bangsa agar mendukung konsep dan gagasan Ketua Umum Gerindra itu.
"Kalau tidak bisa bantu doa, paling tidak jangan memutus harapan," ucap Zulhas.
Zulhas juga mengajak seluruh pendukung Pilpres 2024 agar move on dari kontestasi ajang lima tahunan itu. Sebab, kata dia, proses politik pilpres telah selesai.
"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia move on bahwa proses politik sudah selesai, saatnya kita bersatu kembali, apakah pendukung 01, 02, 03," tutur Zulhas.
Zulhas mengatakan kunci menjadi negara maju adalah kerja sama. Sebab, kata dia, Indonesia dijajah Belanda lama, kelemahannya pecah belah dan tak saling kerja sama.
"Salah satu sebab karena penjajah atau orang lain mampu memecah belah kita," tukas Zulhas.
Zulhas berharap hal itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia ke depan agar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dengan harapan tetap bersatu.
"Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran penting, setelah pilpres ini kita bisa bersama-sama bersatu kembali untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, yang tahun 2045 nanti mencapai 100 tahun, menjadikan Indonesia negara maju," tutup Zulhas.
Sebelumnya, Mahfud berujar bila demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, akan sulit membangun Indonesia emas.
"Jangan mimpi Indonesia Emas, jembatan emasnya pun sudah dicuri," kata Mahfud.
Mahfud semula menyebut ciri pemerintahan otoriter yang mulai terlihat belakangan dengan menilik lembaga eksekutif yang mencampuri legislatif dalam membuat aturan. Hal itu berkaca pada banyaknya RUU yang digodok DPR RI tetapi menuai polemik.
Mahfud menyebut legislatif terlihat hanya menjadi lembaga rubber stamp atau tukang stempel dari keinginan eksekutif. Lembaga legislatif terlihat hanya menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan pemerintah
Mahfud mengatakan hal itu ketika menjadi pembicara kunci pada acara Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan demokrasi tanpa hukum itu anarki dan hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesewenang-wenangan.
"Itu hukum dibuat sesukanya. Tidak pakai demokrasi, tidak pakai aspirasi, menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, paling sering saya katakan, enggak bisa kita bicarakan demokrasi, tapi kita juga harus bicara hukum," kata Mahfud.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri
