tirto.id - Analis Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban menilai keputusan pemerintah untuk mengabaikan data kematian tidak tepat. Sebab data kematian merupakan indikator sangat penting untuk mengukur keefektifan penanganan pandemi Covid-19.
Persoalan data kematian yang tidak akurat, seperti yang digemborkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, tidak bisa jadi alasan pemerintah mengabaikan data kematian.
"Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).
Menurutnya pemerintah sebaiknya memperbaiki beberapa hal terkait data kematian seperti, data kematian yang diumumkan pemerintah pusat cenderung lebih sedikit ketimbang yang dilaporkan pemerintah daerah, pemerintah tidak mempublikasikan jumlah kematian probable.
Menyitir data LaporCovid19, lebih dari 19 ribu kematian yang dilaporkan pemerintah kabupaten/kota, tidak tercatat oleh pemerintah pusat. Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota terdapat 124.790 warga meninggal dengan status positif Covid-19 per 7 Agustus 2021.
Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah pusat hanya mengumumkan 105.598 kasus kematian. Terjadi selisih 19.192 kematian.
Begitu juga dengan data kematian probable, LaporCovid19 mencatat terdapat 26.326 jiwa. Sehingga jika diakumulasikan, kasus kematian di Indonesia mencapai 151.116 jiwa.
Dua faktor tersebut belum mencakup kasus kematian pada pasien isolasi mandiri. Kasus kematian di luar rumah sakit belum tercatat dengan baik. Per 7 Agustus 2021, LaporCovid19 mencatat 3.007 jiwa meninggal di luar rumah sakit.
"Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," ujarnya.
Senin (9/8/2021) lalu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menilai input data kematian menyebabkan gangguan dalam penilaian. Ketika angka kematian dikeluarkan dari indikator penanganan Covid-19, menurutnya, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKMnya menurun dari level 4 ke level 3.
"Menyangkut ini [pendataan], kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data. Dengan itu juga memperbaiki Silacak. Kami membentuk tim khusus yang memantau wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan," ujar Luhut dalam konferensi pers daring.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
