Keterlambatan Bantuan Menjelma Petaka bagi Korban Bencana

tirto.id - Mario Calviano Guru, balita asal Kabupaten Nagekeo, berhasil selamat dari guncangan gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Ia kemudian diungsikan oleh keluarganya ke Bukit Puta.

Beberapa hari di pengungsian, tubuhnya mulai demam hingga kejang. Ia sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, RSUD Aeramo, di Kabupaten Nagekeo, yang berjarak sekitar 12 kilometer dari Kampung Puta di Desa Tonggurambang.

Lantaran kondisi kian memburuk, bayi berusia dua tahun itu lalu dirujuk ke RS Bajawa di Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 80 kilometer. Namun, perawatan itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Ia menghembuskan napas terakhir pada 20 Agustus 2026.

Menurut Afik, relawan sekaligus warga setempat, para pengungsi di Bukit Puta kekurangan berbagai kebutuhan dasar, seperti selimut, air bersih, serta obat-obatan. Kondisi serba-minim itu juga diakui oleh Penanggung Jawab Posko Darurat Nagekeo, Johanes D. Kristianus. Bahkan, lokasi pengungsian saat itu tidak memiliki tenda dan kelambu yang memadai.

Dikutip dari Floresa, sejumlah warga terdampak gempa mengaku belum mendapatkan bantuan hingga hari keempat pascagempa M 7,7.

Bantuan dari berbagai kalangan sebenarnya mulai berdatangan. Namun, itu belum terdistribusikan secara merata. Banyak korban justru mampu bertahan berkat swadaya masyarakat setempat.

Saat korban gempa Flores bertahan dengan logistik seadanya, warga Kalimantan berjuang melawan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 11 Agustus, ketika 71 kasus karhutla telah tercatat hanya dalam sepuluh hari, penanganannya justru masih banyak "berlubang". Bahkan, The University of Melbourne menilai, Indonesia gagal menunjukkan kapasitas untuk mencegah kebakaran di wilayah yang sudah jadi langganan kebakaran.

Hingga hari ini, dua bencana tersebut masih menyisakan persoalan sama: lambatnya pengiriman bantuan dan perlindungan terhadap para korban. Dari berbagai pengalaman bencana, keterlambatan bantuan pascabencana merupakan ancaman kedua yang mengintai para korban.

Keterlambatan Bantuan Mengancam Nyawa

Pentingnya kecepatan dalam distribusi bantuan pernah disampaikan oleh Dr. Catharina Boehme, penanggung jawab Kantor Regional WHO Asia Tenggara, dalam sebuah pidato pada Juli 2026.

Sayangnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bantuan yang sangat dibutuhkan korban bencana seringkali datang terlambat. Bantuan tiba saat kondisi korban sudah memburuk dan peluang untuk selamat makin kecil.

Sebagai misal, pada 6 Februari 2023, gempa bumi bermagnitudo 7,8 dan 7,5 mengguncang Turki dan Suriah. Korban tewas mencapai 56.000 orang, 118.000 orang terluka, 18 juta orang terdampak langsung, serta 300 ribu bangunan runtuh atau rusak. Selama tiga bulan, terjadi 30.000 gempa susulan.

Banyak warga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Celakanya, bantuan tak kunjung datang hingga sepekan pascabencana.

Seorang warga Antakya, Turki, menuturkan bahwa para anggota keluarga yang berhasil selamat memilih untuk tetap tinggal di dekat puing bangunan. Mereka menanti kedatangan tim tanggap darurat yang diharapkan dapat membantu menyelamatkan kerabat yang masih hidup di bawah reruntuhan.

"Anda bisa mendengar suara orang-orang yang masih hidup di bawah reruntuhan, berusaha berteriak untuk memberi tahu bahwa mereka masih hidup, tetapi tak ada yang memberikan pertolongan pada saat itu," ujarnya, dikutip dari Time.

Warga meluapkan amarahnya di media sosial karena lambatnya bantuan. Namun, alih-alih fokus menangani dampak gempa, pemerintah Turki justru sibuk memblokir Twitter (sekarang X). Mereka juga menangkap pengguna media sosial dengan tuduhan "membuat unggahan provokatif” terkait gempa.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengakui adanya kekurangan dalam urusan respons bencana. Namun, ia tetap berdalih bahwa “mustahil untuk bisa sepenuhnya siap menghadapi bencana seperti ini."

Gempa memang tak bisa diprediksi. Akan tetapi, pemerintah seharusnya memastikan penanganan dan distribusi bantuan berlangsung secepatnya. Warga Turki meyakini, ada banyak orang yang sebenarnya bisa diselamatkan jika respons darurat dilakukan dengan cepat.

Tak hanya di Turki, korban gempa di Suriah sama nahasnya. Presiden Suriah, Bashar al-Assad, baru mengeluarkan izin masuk bantuan PBB pada 13 Februari, sepekan lebih setelah gempa bumi

Keterlambatan bantuan membuat para sukarelawan terpaksa melakukan pencarian dan penyelamatan di tengah reruntuhan tanpa bantuan alat.

Anggota The Independent International Commission of Inquiry on Syria, Paulo Pinheiro, menyebut keterlambatan respons tersebut sebagai "kegagalan total dari pihak pemerintah maupun komunitas internasional."

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, tak menampik fakta itu. Ia mengakui bahwa PBB telah gagal membantu masyarakat korban gempa di Suriah.

Jika Presiden Turki berdalih bahwa tak mungkin menghadapi bencana yang tak bisa diprediksi, lain halnya dengan yang terjadi AS. Negeri Abang Sam pernah diterpa Badai Katrina, yang sebenarnya sudah diketahui bakal terjadi sejak jauh-jauh hari. Badai yang terjadi pada 2006 itu menewaskan sekitar 1.500 orang dan menghancurkan wilayah 900.000 mil persegi atau seluas Britania Raya.

Meski sudah mengetahui bakal terjadi badai, respons pemerintah tetap lambat. Keterlambatan itu membuat puluhan ribu penyintas menderita akibat kehabisan kebutuhan pokok selama hampir seminggu di sepanjang wilayah Gulf Coast. Beberapa tempat penampungan juga mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan pasokan makanan, air, dan listrik, di sana minim.

Penyelidikan Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, yang dipimpin Senator Susan M. Collins dari Maine, menemukan bahwa lambatnya penanganan pascabadai Katrina disebabkan oleh empat hal penting.

Pertama, pejabat pemerintah mengabaikan peringatan datangnya badai dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk mempersiapkan diri.

Kedua, pejabat pemerintah tidak mengambil tindakan yang cukup, justru membuat keputusan buruk dalam beberapa hari sebelum dan setelah badai menerjang daratan.

Ketiga, sistem yang menjadi andalan pemerintah untuk menangani bencana tidak berjalan dengan baik. Hal itu menghambat upaya penanganan dan penyelamatan.

Terakhir, pejabat pemerintah di berbagai tingkatan gagal memimpin secara efektif.

"Katrina mengungkapkan bahwa negara ini [AS] masih belum siap menghadapi bencana," tulis Senator Susan M. Collins, dalam laporan hasil penyelidikan bertajuk Hurricane Katrina: A Nation Still Unprepared (2006: 21).

Masalahnya bukan soal bencana yang bisa diprediksi atau tidak. Penanganan bencana berkaitan dengan kecepatan dalam merespons.

"Petaka Kedua" bagi Korban Bencana Sebenarnya Bisa Dicegah

Pada 11 Maret 2011, gempa bumi bermagnitudo 9,0 mengguncang wilayah lepas pantai timur laut Jepang, memicu tsunami yang menerjang garis pantai Tohoku sekaligus menyapu kota dan desa. Tsunami itu juga menyebabkan kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Sebanyak 20.000 orang tewas dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Laporan Bank Dunia bertajuk Learning from Megadisasters: A Decade of Lessons from the Great East Japan Earthquake memaparkan, Jepang bisa bergerak cepat menyalurkan bantuan meski bencana menghancurkan infrastruktur vital.

Di lokasi terdampak, perusahaan air menyediakan pasokan air darurat, salah satunya di wilayah Sendai, yang 500 ribu warganya kekurangan air akibat gempa dan tsunami hingga menenggelamkan instalasi pengolahan air kota tersebut.

Menurut Bank Dunia, Pemerintah Jepang mampu menghadapi megadisaster karena telah berinvestasi pada persiapan, berbagi peran dengan pihak swasta, dan terus memperbarui sistem tanggap darurat.

Selain Jepang, tetangga kita, Filipina, juga menjadi salah satu contoh respons cepat penanganan korban bencana.

Filipina belajar dari Topan Ketsana (2009) dan Topan Haiyan (2013) yang rumit dalam urusan koordinasi hingga berujung kelambatan penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, mereka membangun Ready to Rebuild (R2R), program peningkatan kapasitas mitigasi bencana yang dirancang untuk gubernur, wali kota, petugas manajemen risiko bencana, perencana, serta pejabat pengelola anggaran.

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF) dalam urusan penyaluran bantuan. PDRF mewakili lebih dari 60 perusahaan besar yang berperan sebagai koordinator sektor swasta saat bencana.

Ketika Topan Rai tahun 2021 mencapai daratan Filipina, hanya butuh beberapa jam bagi PDRF mengerahkan banyak perusahaan swasta untuk mendistribusikan air bersih melalui perusahaan lokal, membersihkan puing-puing melalui perusahaan konstruksi, memulihkan jaringan listrik dan komunikasi, serta menyalurkan bantuan dasar lainnya dan personel kemanusiaan melalui kemitraannya dengan maskapai penerbangan dan perusahaan pelayaran serta logistik.

Ada kesamaan penanganan antara gempa di Jepang dan topan di Filipina. Mereka sama-sama berbagi peran dengan sektor swasta setempat sehingga proses distribusi bantuan lebih cepat mencapai lokasi korban, memotong rantai koordinasi yang rumit. Mereka juga belajar dari pengalaman bencana sebelumnya.

Indonesia, yang kerap disebut sebagai market of disaster, semestinya sudah berpengalaman dalam menghadapi bencana. Namun, ketika Gunung Anak Krakatau kembali erupsi, sementara gempa dan karhutla masih terus menguji kesiapsiagaan di berbagai wilayah, pertanyaannya: apakah Indonesia benar-benar telah belajar dari bencana sebelumnya?