Menuju konten utama

KSP: Presiden Jokowi Terus Evaluasi Kinerja Menteri

Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP), Ari Dwipayana, menegaskan Presiden Joko Widodo terus mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju.

KSP: Presiden Jokowi Terus Evaluasi Kinerja Menteri
Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

tirto.id - Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP), Ari Dwipayana, menegaskan Presiden Joko Widodo terus mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Dalam waktu dekat, Pak Mensesneg sudah menyampaikan tidak ada kabar untuk reshuffle. Tapi sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden," kata Ari di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Ari pun menegaskan daftar reshuffle kabinet yang kemarin beredar ke publik sebagai hoax. Ia mengimbau masyarakat selalu melakukan cek dan ricek serta mencari sumber resmi yang kredibel.

Ia mengaku tidak mengetahui motif di balik penyebaran dokumen perombakan kabinet tersebut. Dia berharap hoaks semacam itu tidak terjadi lagi, khususnya pada tahun politik jelang Pemilu 2024.

Ari mengingatkan dunia saat ini memasuki masa post truth dan situasi politik Indonesia mulai banyak memuat hoax.

"Tentu hal seperti itu keniscayaan yang muncul ya. Hoaks itu saya kira bukan fenomena yang hari ini saja, sudah terjadi dalam era post truth. Sekarang kita sebut era post truth. Politik juga dilanda oleh post truth itu," kata Ari.

Di sisi lain, Ari mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan kampanye hitam, ujaran kebencian, fitnah dan hal semacamnya untuk memobilisasi dukungan. Ia mendorong agar politik menggunakan pendekatan gagasan, argumentasi dan ide.

Ia mengatakan, pihak Istana tidak akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya foto dokumen perombakan kabinet itu. Menurut Ari, untuk kasus itu, pemerintah lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi bohong.

"Ya posisi saat ini kita mengedukasi masyarakat lebih pada edukasi supaya masyarakat tidak begitu saja percaya pada berita-berita yang tidak jelas, kabar bohong yang menyesatkan, disinformasi, fitnah itu kita terus edukasi sehingga masyarakat bisa memilih dan juga memilah informasi itu," kata Ari.

"Saya yakin masyarakat sudah jauh lebih matang untuk menghadapi situasi seperti ini dan kita berharap dengan cara ini pemilu akan berjalan dengan sejuk, berkualitas dan sehat," kata Ari.

Baca juga artikel terkait KSP atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat