tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, akan mengirim jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan untuk para korban bencana di Sumatra.
Hal ini disampaikan Setyo serta merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memperingatkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum (APH) untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan distribusi bantuan.
"Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada Korsup (koordinasi dan supervisi) atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan ya donasi dari masyarakat," kata Setyo kepada wartawan di Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Meski begitu, Setyo menekankan hal yang harus dikedepankan pemerintah dalam kondisi darurat saat ini adalah memulihkan keadaan para korban.
"Ini kan sekarang prosesnya agak darurat, artinya sedang memproses dulu, yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ," ujarnya.
Dia tidak memungkiri banyak celah yang dapat menjadi masalah dalam penyaluran bantuan ke korban bencana.
"Karena ini kan banyak permasalahannya. Memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan," tuturnya.
Sementara itu, Setyo mengatakan KPK juga bekerja sama dengan BAZNAS untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan donasi untuk para korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id





























