Kontroversi Penunjukan Area Wisata Milik Hary Tanoe sebagai KEK

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 17 Februari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Para pengamat menyoroti penunjukan kawasan wisata milik Hary Tanoe sebagai KEK, sebab anaknya adalah seorang wakil menteri bidang pariwisata.
tirto.id - Kawasan pariwisata terintegrasi milik MNC Group bernama MNC Lido City yang mencakup Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata). Dewan Nasional KEK menetapkan status ini pada 10 Februari lalu.

Proyek KEK Lido akan digarap oleh anak usaha bernama PT MNC Land Tbk (KPIG), sementara operatornya adalah PT MNC Studios International Tbk (MSIN). Saat diumumkan sebagai KEK, saham KPIG dan MSIN langsung mencatatkan tren positif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto mengatakan dengan status KEK dan berbagai kemudahan yang bakal didapat, termasuk pengurangan berbagai pajak, Lido diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara hingga 63,4 juta orang sampai 2038--atau rata-rata 3,17 juta per tahun.

“KEK Lido diharapkan betul-betul bisa mendorong pariwisata di Indonesia. Hasilnya harus jelas: turis ke Jawa Barat harus yang berkualitas internasional dan devisanya pun juga premium,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (11/2/2021). Inflow devisa dari wisman serta penghematan outflow devisa dari wisnus dapat mencapai 4,1 miliar dolar AS selama 20 tahun, katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mempertanyakan penetapan Lido menjadi KEK. “Harusnya pemerintah lebih fokus pada KEK yang sudah ditetapkan dan sudah jalan. Banyak yang harus dioptimalkan entah itu infrastruktur, SDM, maupun hal lain,” kata Tauhid kepada reporter Tirto, Selasa (16/2/2021). “Saya kaget Lido ini enggak ada di daftar usulan KEK. Di petanya itu ada empat [proyek] yang antre,” tambahnya.


Dalam laman resmi, daftar usulan yang dimaksud terletak di Sukabumi, Tangerang, Sungailiat, dan Tanjung Gunung. Lokasi yang disebut pertama bukanlah Lido, tapi tertulis proyek milik PT. Bintang Raya Lokalestari dengan luas 880 hektare. Proyek ini tertulis berjenis untuk kawasan “pariwisata, fusi sains, dan teknologi.”

“Usul ini belum tentu diterima juga [meski] sudah diusulkan jauh-jauh hari. Ini MNC jadi pertanyaan, kenapa dia bisa diputuskan cepat? Ini harus dikaji,” katanya.

Mengkaji ulang status KEK penting karena mereka bakal dapat banyak insentif, termasuk insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta berbagai keringanan lain, sementara ia menilai di sisi lain ia menilai proyek ini “enggak akan terlalu signifikan ke perekonomian nasional.”

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga mengatakan pemerintah seharusnya lebih adil untuk menyeleksi proyek mana yang harus diprioritaskan. “MNC ini enggak masuk daftar tunggu, kenapa dia masuk? Ini diduga ada persekongkolan yang tujuannya memberikan privilese tersendiri,” katanya kepada reporter Tirto, Selasa.

Ia menduga ada kongkalikong dalam penunjukan ini. “Di situ ada konspirasi kolusi. Harusnya ada batasan. Ini kesannya jadi campur aduk antara kepentingan pemerintah dan kepentingan swasta,” kata dia. “KEK Lido harus dikaji ulang, atau enggak dibuat transparan penilaiannya.”

Baik Trubus dan Tauhid menyoroti perkara ini karena pemilik Lido memiliki kaitan erat dengan pemerintah. MNC Group dimiliki Hary Tanoesudibjo, sementara anaknya, Angela Tanoe, tidak lain adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menanggapi terpilihnya proyek bapaknya sebagai KEK, Angela mengatakan itu adalah wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Ia menaruh harapan besar dari proyek ini. “Saya yakin Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata MNC Lido City akan menjadi kebanggaan nasional dan destinasi wisata baru di Indonesia yang dapat mendukung dan berkontribusi bagi percepatan pencapaian target pemerintah pusat maupun daerah,” katanya melalui akun Instaram, Selasa (16/2/2021).


“Etika menjadi pejabat publik gimana? Sekarang campur aduk, antara pejabat publik tapi punya bisnis,” demikian komentar dosen di Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) M Baiquni terhadap kasus ini kepada reporter Tirto, Selasa.

Baiquni mengatakan jika kepentingan orang kaya yang dekat dengan penguasa terus difasilitasi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. “Oligarki-oligarki ini menguasai ruang dan orang. Kalau begini terus yang akan tercipta nanti ketimpangan sosial.”

Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi punya pandangan berbeda. Menurutnya KEK Lido bisa jadi contoh pengembangan KEK yang selama ini lelet karena digarap BUMD. Jika swasta seperti Hary Tanoe masuk, mungkin proses pembangunan dan pengembangan kawasan akan bisa lebih cepat realisasi.

“BUMD tak terlalu bagus untuk menangkap investor dan mengembangkan KEK. Terlepas dari figur Hary Tanoe, saya rasa dalam hal ini Donald Trump yang akan masuk jadi investor di KEK Lido jadi pertimbangan perintah. Pemerintah sudah lihat ada komitmen investasi dari AS. Beda dengan kawasan ekonomi lain. Kawasan lain membuat cangkang dulu baru cari investor,” katanya.

Baca juga artikel terkait KAWASAN EKONOMI KHUSUS atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
DarkLight