Menuju konten utama

Faisal Basri Sebut Kawasan Ekonomi Khusus Tak Relevan di Indonesia

Faisal mengatakan pembuatan KEK menjadi tidak relevan karena itu bukan jalan satu-satunya memberi stimulus bagi industri.

Faisal Basri Sebut Kawasan Ekonomi Khusus Tak Relevan di Indonesia
Faisal Basri. tirto.id/Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini dipikirkan pemerintah tak relevan lagi.

Faisal menjelaskan bahwa KEK seperti di Batam awalnya dikhususkan untuk membuat kawasan yang dapat menstimulus industri lewat berbagai fasilitas dan kemudahan fiskal.

“Indonesia udah berubah kok masih bikin kawasan ekonomi khusus. itu sudah tidak relevan. itu udah bebas. KEK itu dibuat untuk semua yang tidak bebas,” ucap Faisal dalam diskusi bertajuk “Menjawab Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum” pada Selasa (23/7/2019).

Namun, ia mengatakan keadaaan Indonesia sudah berubah dibanding KEK Batam pertama kali diterapkan. Saat ini kata Faisal, pemerintah sudah banyak menurunkan bea masuk bahkan belakangan rata-rata di bawah lima persen.

Menurutnya, lalu lintas devisa yang bebas ini tak hanya terjadi di Batam saja, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia.

Hal ini kata Faisal menjadi semakin tak masuk akal karena konsep KEK yang akan diterapkan Indonesia ini diambil dari Cina yang sempat menerapkan 17 KEK untuk mengimbangi ketertutupan negara itu.

Padahal menurut Faisal, pemerintah Cina sendiri membuat KEK karena mencontoh Batam.

Faisal mengatakan pembuatan KEK menjadi tidak relevan karena itu bukan jalan satu-satunya memberi stimulus bagi industri. Ia mencontohkan kawasan industri di Pulo Gadung saja bisa mendapat penanganan seperti KEK tanpa membuat kawasan baru.

“Misalnya kalau saya jual dalam negeri baru kena bea masuk. Kalau saya ekspor enggak usah bea masuk bisa tanpa KEK. Aparat bea cukai ada di pabrik saya jadi enggak perlu KEK. Ini negara mau apa sih. Cina niru dari kita kok kita jadi niru dari Cina padahal kita lebih bebas,” ucap Faisal.

Ketika ditanya tanggapannya mengenai rencana pemerintah untuk membuat KEK khusus bagi industri penerbangan, ia sama tidak setujunya. Menurut Faisal pemerintah tak perlu memaksakan sebab selama ini tiap maskapai sudah memiliki tempat maintanance-nya masing-masing.

“Kan setiap airlines punya bandara utama. Batam Lion paling banyak. Garuda Soekarno Hatta. Kalau goblok jangan keterlaluan deh,” ucap Faisal.

Sebelumnya, pada Senin (22/7/2019) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan sudah ada restu bila KEK industri boleh dibangun di Jawa. Hal ini menyusul banyaknya permintaan investasi KEK industri.

Lalu pada hari yang sama Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan ada usulan agar menyatukan fasilitas pemeliharaan pesawat demi menekan ongkos. Usul itu disampaikan oleh Garuda dan Lion Air yang mau menyatukan fasilitas keduanya.

“Untuk maintanance sepakat pemerintah akan siapkan skema insentif apa. Contoh kita bikin KEK khusus jasa perawatan pesawat terbang,” ucap Susi Senin kemarin.

Baca juga artikel terkait KAWASAN EKONOMI KHUSUS atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari