Konflik Iran Memanas, DPR Minta Keselamatan WNI Jadi Prioritas

tirto.id - Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali mencapai puncaknya setelah serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, begitupun dengan Iran yang turut melakukan serangan balasan. Serangan tersebut memicu kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan warga sipil, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.

Dalam kaitan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan bahwa keselamatan WNI di kawasan terdampak harus menjadi prioritas utama negara. Dia menyatakan kewaspadaan terhadap eskalasi saat pemerintah diminta segera mengambil langkah antisipatif.

“Prioritas utama adalah memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di wilayah terdampak,” kata Dave Laksono dalam pernyataannya, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, langkah antisipatif dan koordinasi yang terukur antara pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi sangat penting dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini.

“Komisi I DPR RI memandang eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai perkembangan yang sangat memprihatinkan. Ketegangan yang semakin meningkat tidak hanya menimbulkan risiko bagi stabilitas regional, tetapi juga berpotensi membawa dampak luas terhadap dinamika global,” lanjut Dave.

Dalam konteks itu, Dave menekankan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI agar segera menyiapkan mekanisme evakuasi darurat bila situasi semakin memburuk, serta memastikan koordinasi intensif antara Kemlu dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat agar setiap WNI dapat terpantau dengan baik.

“Kemlu perlu melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan KBRI setempat agar setiap WNI dapat terpantau dengan baik, sekaligus menyiapkan mekanisme evakuasi darurat bila eskalasi semakin meningkat,” tegasnya.

Lebih jauh, Dave juga menyerukan agar perwakilan KBRI secara aktif menjalin komunikasi dengan komunitas WNI di daerah terdampak, memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan situasi, serta memastikan jalur bantuan yang dapat diakses secara cepat.

“Keselamatan WNI merupakan tanggung jawab negara, sehingga langkah-langkah perlindungan harus dijalankan secara konsisten, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan standar diplomasi yang berlaku,” tegasnya.

Dave juga menegaskan bahwa eskalasi di Timur Tengah harus disikapi secara bijak dan terukur. Selain langkah perlindungan WNI, Indonesia juga dianjurkan untuk terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai sesuai politik luar negeri bebas aktif, menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara, sekaligus menjaga stabilitas nasional melalui komunikasi yang menenangkan.

“Dalam kerangka diplomasi bebas aktif, Indonesia juga perlu terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai, menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara, serta menjaga stabilitas nasional dengan komunikasi yang menenangkan,” pungkas Dave.