Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyerukan kesepakatan damai setelah aksi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan penjaga pantai Cina kepada angkatan laut Filipina yang sedang berpatroli di Laut Cina Selatan.
Pada 20 Juli 2026 lalu, konfrontasi fisik antara Cina dan Filipina pecah di sekitar wilayah BRP Sierra Madre, Second Thomas Shoal yang masuk dalam area sengketa Laut Cina Selatan pada Senin, 20 Juli 2026.
"Jadi kita Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini bisa diselesaikan secara damai melalui dialog, diplomasi, dan tentu berdasarkan pada hukum internasional termasuk UNCLOS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl Mulachela, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Kamis (23/7/2026).
Pemerintah Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN maupun para mitranya untuk mengutamakan jalur damai dalam setiap penyelesaian konflik. Hal itu mengacu pada Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan ASEAN Charter.
Dalam piagam tersebut termaktub bahwa interaksi antara satu negara dengan lainnya wajib mengedepankan paham nir-kekerasan atau settlement of differences by peaceful means.
"Artinya Indonesia tentu akan mendorong agar mitra-mitra ASEAN bisa menjalankan prinsip-prinsip yang yang tertuang dalam kesepakatan tersebut," ujar Vahd.
Dalam kesempatan tersebut, Vahd menyampaikan bahwa dengan peristiwa kekerasan yang menimpa nelayan Filipina menjadi pertanda bahwa kehadiran ASEAN sebagai organisasi regional semakin relevan untuk mengadvokasi masing negara anggota yang tergabung di dalamnya.
"Sebetulnya hal-hal seperti ini justru semakin memperjelas peran dan relevansi ASEAN dalam mengelola hubungan di Laut Cina Selatan," tegasnya.
Dalam keterangannya, pemerintah Cina berkilah bahwa pasukan penjaga pantainya melakukan aksi serangan imbas provokasi yang dilakukan oleh para nelayan Filipina. Selain itu, Cina juga mengklaim telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti pelacakan, pemantauan, dan penghadangan untuk mengusir kapal-kapal Filipina.
“Kami mendesak Filipina untuk segera menghentikan tindakan pelanggaran dan provokatifnya,” kata otoritas penjaga pantai Cina sebagaimana dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, pemerintah Filipina telah melayangkan protes atas tindakan kekerasan pasukan penjaga pantai Cina. Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro memprotes keras melalui akun X-nya, karena pasukan Cina memukul kepala seorang staf Angkatan Laut Filipina menggunakan tongkat kayu saat menjalankan tugas.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
