Komnas HAM dan 5 Lembaga Bentuk Tim Pencari Fakta Demo Rusuh

tirto.id - Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) resmi membentuk tim investigasi independen untuk mengusut peristiwa rentetan aksi unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025, Jumat (12/9/2025).

Adapun LNHAM itu terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPI, LPSK, Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta Ombudsman RI. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah berujar, tim investigas independen akan bertugas mencari fakta terkait rentetan aksi unjuk rasa mulai 25 Agustus 2025.

"Kami dari enam lembaga memutuskan secara bersama-sama untuk melakukan pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025," ucapnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia menyebutkan, tim investigasi independen bakal mencari fakta aksi unjuk rasa ke berbagai elemen. Mulai dari masyarakat, korban, hingga pemerintah pusat.

Menurut Anis, setiap organisasi di LNHAM akan mencari fakta sesuai tugas masing-masing. Misalnya, Komnas Perempuan mencari fakta dari korban perempuan, sedangkan KND mencari fakta dari korban disabilitas.

"Kewenangan masing-masing lembaga HAM ini berbeda, tentu di situlah justru kekuatan tim ini nantinya karena akan saling melengkapi informasi yang kami dapatkan juga komprehensif," tuturnya.

Kata Anis, tim investigasi tersebut bakal bekerja secepat mungkin. Nantinya, tim investigasi independen akan mengeluarkan rilis berdasar temuan mereka. Rilis tersebut bakal disampaikan ke pihak Pemerintah Pusat dan pihak DPR RI.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka menyatakan tim investigasi independen itu bakal mengetahui pihak yang berperan sebagai dalang kericuhan, jika memang ada pihak yang mendalangi.

Menurut dia, dalang tersebut bisa jadi berasal dari perangkat negara maupun non-perangkat negara. Di satu sisi, Sondang menyatakan tim investigasi independen berbeda dari tim yang rencananya dibentuk pemerintah untuk menyelidiki rentetan aksi unjuk rasa.

Sondang mengaku tim tersebut tidak langsung dibentuk usai rentetan aksi berakhir. Sebab, pihak LNHAM hendak memastikan tim bentukan mereka bakal bekerja dengan efisien.

"Tidak ada, ini murni inisiatif kami, seperti yang kami sampaikan," ucapnya.

"Begitu seluruh kerangka kerja mekanisme itu sudah kami sepakati, diharapkan kita lebih efektif dalam bekerja, dan makanya baru diumumkan," imbuh Sondang.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, aksi unjuk rasa terjadi di 107 titik yang tersebar se-Indonesia sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini. Kerugian imbas unjuk rasa bermacam-macam.

Imbas unjuk rasa, sebanyak 10 masyarakat meninggal dunia, versi Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, penyebab meninggalnya sejumlah korban disebabkan kekerasan kepolisian.

Menanggapi aksi unjuk rasa itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hanya meminta pemerintah daerah tidak melakukan selebrasi berlebih.