Menuju konten utama

Komisi I DPR Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan calon Panglima TNI Jenderal, Agus Subiyanto sepakat membentuk panitia kerja netralitas TNI pada Pemilu 2024

Komisi I DPR Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Meutya Hafid. tirto.id/Andhika Krisnuwardhana

tirto.id - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan calon Panglima TNI Jenderal, Agus Subiyanto sepakat membentuk panitia kerja (panja) yang bertugas untuk mengawasi netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"Kita ada Panja dan beliau juga sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI. Sesungguhnya tidak hanya kepada mitra kami TNI, tetapi kepada seluruh mitra di Komisi I," kata Meutya saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Meutya mengatakan Panja Netralitas TNI itu sudah dibentuk dalam rapat internal Komisi I pada 8 November 2023.

"Kami sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut, beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga Anggota Komisi I," ucap Meutya.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu mengatakan sebelum Jenderal Agus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI hari ini, ia telah menjamin netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"Beliau [Jenderal Agus] sebelum fit and proper sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan insyaallah ini menepis kekhawatiran semua," ucap Meutya.

Meutya mengatakan Jenderal Agus telah meminta kepada Komisi I agar tak meragukan dirinya agar anak buahnya netral pada Pemilu 2024 jika terpilih menjadi Panglima TNI.

"Tadi beliau sudah menyatakan tegas tidak ada keraguan kepada TNI untuk hal netralitas dan Komisi I juga akan mengawal melalui Panja," tutur Meutya Hafid.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto sebelumnya mengusulkan agar membentuk panitia kerja (Panja) netralitas TNI pada Pemilu 2024.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi, kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut di ruang rapat.

Politisi PDI Perjuangan itu merasa khawatir jika ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI. Alhasil, TNI tak netral pada Pemilu 2024. Menurut Utut, tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan.

"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," terang Utut.

Golkar Pertanyaan Urgensi Pembentukan Panja

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo mempertanyakan usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilu 2024. Fraksi Golkar belum menemukan indikasi adanya ketidaknetralan TNI menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

"Kami kalau membuat panja harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Lantas indikasi tidak netral apa? Kan, tentu harus ada itu," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).

Bobby menilai usulan pembentukan panja netralitas TNI oleh Fraksi PDIP tak masuk akal. Ia bilang jangan sampai usulan pembentukan panja menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca juga artikel terkait PANJA NETRALITAS TNI atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat