Menuju konten utama

Golkar Pertanyakan Urgensi Pembentukan Panja Netralitas TNI

Fraksi Golkar belum menemukan indikasi adanya ketidaknetralan TNI menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

Golkar Pertanyakan Urgensi Pembentukan Panja Netralitas TNI
Sejumlah personel TNI AD mengikuti apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu dan Deklarasi Pemilu Damai di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (8/11/2023). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo mempertanyakan usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilu 2024.

Fraksi Golkar belum menemukan indikasi adanya ketidaknetralan TNI menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

"Kami kalau membuat panja harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Lantas indikasi tidak netral apa? Kan, tentu harus ada itu," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).

Bobby menilai usulan pembentukan panja netralitas TNI oleh Fraksi PDIP tak masuk akal. Ia bilang jangan sampai usulan pembentukan panja menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kami memastikan bahwa hasil panja itu ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan pemilu," tutur Bobby.

Bobby juga mengatakan saat ini usulan pembentukan panja netralitas TNI belum menjadi agenda internal Komisi I DPR RI. Pasalnya, usulan baru akan menjadi agenda internal Komisi I DPR ketika sudah ada persetujuan masing-masing fraksi.

"Kalau pembentukan panja harus bulat, belum jadi agenda internal Komisi I. Saya rasa belum dijadwalkan," kata dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Utut dalam Raker Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo terkait Kesiapan TNI Dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 2024, Selasa (7/11/2023).

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi, kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," pinta Utut di ruang rapat.

Politisi PDIP itu khawatir jika ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk Panglima TNI terkait Pemilu 2024.

"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," terang Utut.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memberi sinyal positif atas usulan pembuatan panja netralitas TNI. Meutya berujar usulan itu akan didiskusikan di internal Komisi I DPR.

"Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kami buat Panja. Kami akan godok di internal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," kata Meutya.

Baca juga artikel terkait PANJA NETRALITAS TNI atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan