Masuk tirto.id
tirto.id -
Sejumlah desa di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah dijadwalkan untuk segera menikmati layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sesuai rilis BGN, SPPG di daerah 3T tersebut akan mulai beroperasi sekitar April 2025 setelah Lebaran.
Sementara itu, kebutuhan logistik dan geografis menjadi tantangan besar. Di Desa Koa, waktu tempuh menuju pusat distribusi MBG bisa mencapai beberapa jam, melintasi medan sulit dan sungai. Untuk itu, BGN mengusulkan pembangunan dapur satelit sebagai strategi untuk memastikan makanan bergizi sampai ke sekolah-sekolah di desa-desa terpencil.
Program Gizi Berbasis Kearifan Lokal
Tak hanya soal kuantitas, BGN menekankan pentingnya kualitas melalui penerapan menu yang sesuai budaya dan sumber daya lokal. Di Papua Tengah, misalnya, kunjungan kerja Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa menu MBG akan mencakup ikan, sagu, dan buah-buahan lokal, agar sesuai selera masyarakat setempat. Anggaran juga disesuaikan—di Papua bisa mencapai Rp35 ribu per porsi, lebih tinggi dibanding Pulau Jawa, untuk menyesuaikan biaya logistik dan bahan lokal.
Kolaborasi BGN dengan BP Taskin juga mencakup rencana pembuatan titik-SPPG baru di banyak lokasi 3T yang disusun dengan memperhatikan rantai pasok lokal. "BP Taskin harus berperan besar dalam program MBG sehingga dapat menciptakan market dan pasar sebagai kesiapan Rantai Pasok Lokal," ujar Dadan dalam pertemuan kerja BGN dengan BP Taskin beberapa waktu lalu.
BGN juga telah mulai memanfaatkan potensi lokal dalam aspek penggunaan food tray yang diproduksi lokal agar tidak tergantung impor, serta menjajaki menu-menu alternatif yang khas daerah.
Mengurangi Kesenjangan Akses Gizi Antarwilayah
Pemerintah pusat, melalui BGN, memastikan bahwa operasional MBG di wilayah 3T ditanggung oleh pemerintah pusat. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan anggaran operasional untuk MBG di daerah 3T sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, agar daerah dengan kapasitas terbatas tidak terbebani.
Langkah percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T juga diintensifkan melalui pembentukan satgas oleh pemerintah daerah. "BGN bekerja sama dengan semua pemda. Pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil dilakukan melalui satgas yang dibentuk pemda, dengan syarat bangunan SPPG memiliki ukuran 10 x 15 meter," terang Dadan.
Selain itu, BGN telah menetapkan target ambisius, yaitu pembangunan 30.000 SPPG di seluruh Indonesia untuk memperluas akses MBG, termasuk di daerah-daerah paling terpencil.
Dengan berbagai strategi penyaluran paket gizi ke wilayah sulit, penyesuaian menu budaya lokal, dan pendanaan pusat yang menjamin operasional, BGN berupaya merajut harapan menuju Indonesia yang lebih adil dalam hal akses gizi. Bagi anak-anak di desa terpencil, ibu hamil di pulau-pulau terluar, atau keluarga di kawasan 3T lainnya, MBG bukan sekadar program; ia adalah pintu untuk masa depan yang lebih sehat dan produktif.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
