Ketum Muhammadiyah Nilai Korupsi di RI Sudah Gawat Darurat

tirto.id - Maraknya kasus korupsi di Indonesia mendapatkan perhatian serius dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Haedar menilai kasus korupsi di Indonesia sudah masuk ke tahap gawat darurat, sistemik, dan masif.

Pengungkapan kasus korupsi di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan Haedar karena sudah tak lagi dilakukan oleh individu namun telah menjadi sistem dengan keterlibatan banyak pihak.

Haedar menyerukan agar semua pihak bersama-sama melawan korupsi. Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara harus turun langsung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (13/7/2026) malam.

Haedar membeberkan kepemimpinan Presiden menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi fondasi bagi terjaganya kedaulatan negara sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju.

Haedar meyakini apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.

"Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada," ungkap Haedar.

Haedar juga menekankan pentingnya sinergi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga pengawas lainnya. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan secara efektif melalui sistem yang terintegrasi.

"Hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem," tegas Haedar.

"Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi," imbuh Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi state of mind seluruh elemen bangsa, baik institusi negara maupun organisasi kemasyarakatan. Kesadaran kolektif tersebut diperlukan agar tidak ada ruang bagi tumbuhnya praktik korupsi.

"Menjaga alam pikiran untuk bergerak bersama sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem yang longgar," ucap Haedar.

Haedar mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, yang terpenting adalah adanya kemauan politik yang kuat untuk terus memperbaiki sistem dan mengoptimalkan langkah pemberantasan korupsi.

"Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," urai Haedar.

"Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah, karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan," pungkas Haedar.