Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, untuk meninjau langsung penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini perlu mengingat pemasalahan tersebut tidak kunjung usai kendati pemerintah sudah merogoh kocek ratusan miliar per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Mohon dicek Pak Menteri, apabila perlu kami Panjakan ini," katanya saat rapat kerja bersama Kementerian PU, Rabu (9/7/2026).
Bila perlu, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mengaudit penggunaan APBN, yang tiap tahun digelontorkan untuk menanggulangi semburan lumpur panas itu. Jika ditemukan tindak pidana, maka dia meminta agar segera diproses hukum.
“Biar kita minta ke BPK/BPKP audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada tindak pidana biar cepat-cepat kita kirim ke penjara pelakunya,” katanya.
Dari data yang ia terima, setiap tahun pemerintah mengalokasikan ratusan miliar untuk menangani kasus ini. Dari 2006 hingga saat ini diperkirakan nilainya telah mencapai belasan triliun rupiah.
Lasarus mengungkapkan, pada 2021 anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Lumpur Lapindo sebesar Rp50,1 miliar, 2022: 270 miliar, 2023: 270 miliar, 2024: 227 miliar, 2025: 179 miliar, dan RAPBN 2026: 169 miliar.
Namun, dengan anggaran yang terus mengalir tiap tahunnya itu, persoalan Lumpur Lapindo tak kunjung teratasi. Bahkan kewajiban PT Lapindo Brantas dan juga pemerintah kepada warga terdampak tak kunjung selesai.
“Saya akan lihat ke sana apa ini anggaran begitu besar, Lapindo enggak selesai-selesai. Udah gitu juga kewajiban kepada masyarakat bukannya dibayar tunggakannya masih banyak ke masyarakat oleh Lapindo ini. Tapi yang ada proyeknya (anggaran APBN) gede-gede tiap tahun,” ucapnya.
Menurut Lasarus, jika ditangani dengan serius seharusnya persoalan ini dapat diselesaikan dengan segera dan tidak membebani anggaran negara. Apalagi pola penanganan yang ada saat ini hanya mengalirkan lumpur ke laut.
“Kenapa tidak lita bikin saja ke laut gede-gede (saluran). Itu Freeport, gunung saja bisa kita runtuhkan. Masa bikin saluran ini saja tidak bisa. Logika saya begitu, saya bukan orang (teknik) sipil. Tapi logika saya jalan. Air akan mengalir ke tempat rendah, sederhana. Gak harus dipompa kok,” sambungnya.
Ia pun mencurigai ada permainan di balik kasus lumpur Lapindo ini hingga terus disuntik APBN setiap tahun. Ia menengarai ada pihak penyewaan pompa yang memanfaatkan situasi ini.
“Ini kemungkinan sewa pompa segala macam ini. Kemungkinan ini (pemainnya) siapa yang punya pompa. Abadi kah kita nyewa pompa ini? Mohon cek Pak Menteri. Saya akan ke sana dalam waktu dekat,” tuturnya.
Dia pun berandai-andai, jika saja anggaran penanggulangan dampak Lumpur Lapindo ini dialihkan untuk membangun jalan di daerah - daerah, maka akan ada ribuan kilometer jalan yang sudah terbangun dan koneksi antarwilayah terjadi.
“Ini kalau kita bangun jalan daerah berapa banyak ini jalan yang jadi. Padahal kita tiap tahun hanya ngurusin lumpur saja,” pungkasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
