Indeks Lumpur Lapindo

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan ratusan miliar untuk menangani kasus ini.

Mengenal Logam Tanah Jarang yang ada di dalam lumpur Lapindo.

Lumpur lapindo meraih rekor sebagai sumber metana terbesar di bumi, penyumbang efek gas rumah kaca, dan bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Dahulu Sri Mulyani mengundurkan diri karena tekanan politik yang berasal dari Bakrie. Sekarang SMI mengincar Bakrie untuk kesekian kali.

Kemenkeu sebut pemerintah mengizinkan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya dilunasi memakai aset mereka.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun kepada Kemenkeu untuk membayar ganti rugi lahan lumpur Lapindo.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS) mengalokasikan anggaran Rp239,7 miliar.

Beberapa warga Sidoarjo yang terdampak semburan lumpur harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapat ganti rugi.

Kemenkeu melakukan penagihan melalui surat tertulis dan berkoordinasi dengan Minarak Lapindo Jaya soal peningkatan kualitas aset yang dijaminkan seperti catatan BPK pada 2015.

Kemenkeu tetap melakukan penagihan terhadap PT Lapindo karena telah melewati batas pembayaran piutang Rp1,763 triliun yang jatuh tempo sejak 10 Juli 2019 lalu.

Pemerintah belum bisa mengeksekusi tanah yang menjadi jaminan utang Minarak Lapindo Jaya karena proses penghitungan nilai aset tersebut belum tuntas.  

Pemerintah diminta menalangi proses ganti rugi tanah yang hingga kini belum juga ditunaikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Pemerintah tengah menghitung bidang tanah warga di dalam Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Lapindo, yang hingga kini belum mendapatkan ganti rugi.

Kemenkeu tetap menolak permintaan Lapindo untuk melakukan tukar guling dana talangan dengan "cost recovery". Jika ditotal, posisi utang Bakrie atas dana talangan bencana lumpur Lapindo hingga akhir 2018 mencapai Rp1,564 triliun.

SKK Migas menyebut piutang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya ‎hingga saat ini masih merupakan unrecovered cost.

Ppiutang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya itu ‎merupakan unrecovered cost.

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

PT Minarak Lapindo Jaya serta Lapindo Brantas, Inc menyatakan pemerintah memiliki utang kepada pihaknya sebesar USD138.238.310,32.

Utang Grup Bakrie atas dana talangan pemerintah terkait ganti-rugi korban lumpur Lapindo hingga akhir 2018 mencapai Rp1.564 triliun.

Beban utang yang mesti dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya bisa bertambah jika mereka tak melunasi utang saat jatuh tempo. Selain itu pemerintah juga bisa menyita aset yang dijaminkan.