Indeks Lumpur Lapindo

Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada sebagian korban Lapindo dengan dana talangan sebesar Rp827 miliar.

Sri Mulyani mengaku akan mengecek perkembangan pembayaran utang PT Minarak Lapindo kepada pemerintah.

Jatam meminta Kementerian ESDM bisa dibekukan sementara agar proses pemberian izin tambang dapat dihentikan.

Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil wilayah kerja Brantas 20 tahun kedepan, yang mulai berlaku pada 2020.

Banjir di KM 32+800 sampai dengan KM 33+100 antara Stasiun Porong hingga Stasiun Tanggulangin sedalam 15 -25 cm menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dari dan menuju wilayah Daop 9 Jember terganggu.

Pemerintah menyelesaikan ganti rugi bagi rumah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah dan jelas.

Seluruh tugas penanganan dan pengawasan terhadap lumpur Sidoarjo, kata dia, kini di bawah naungan PPLS yang strukturisasinya di bawah Kementerian PUPR langsung.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akhirnya bubar di tangan Presiden Jokowi. Pembubaran ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana arah penanganan lumpur Lapindo selanjutnya?

Presiden Jokowi memutuskan menutup BPLS yang telah didirikan sejak 2007. Pembubaran lembaga nonstruktural yang bertugas menangani dampak seburan lumpur Sidoarjo ini melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017.

Sepuluh tahun pasca semburan lumpur Lapindo masih terdapat sekitar 150 berkas proses ganti rugi warga belum terselesaikan.