Indeks Lumpur Lapindo
Pemerintah Diusulkan Anggarkan Rp380 Miliar untuk Lapindo
Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada sebagian korban Lapindo dengan dana talangan sebesar Rp827 miliar.
Soal Utang Lapindo, Sri Mulyani: Nanti Kami Lihat, Saya Belum Cek
Sri Mulyani mengaku akan mengecek perkembangan pembayaran utang PT Minarak Lapindo kepada pemerintah.
Jatam Minta ESDM Dibekukan Sementara untuk Evaluasi Izin Tambang
Jatam meminta Kementerian ESDM bisa dibekukan sementara agar proses pemberian izin tambang dapat dihentikan.
Pemerintah Perpanjang Wilayah Kerja Lapindo Brantas 20 Tahun
Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil wilayah kerja Brantas 20 tahun kedepan, yang mulai berlaku pada 2020.
Banjir Porong Batalkan Perjalanan Dua Kereta Api di Daop 9
Banjir di KM 32+800 sampai dengan KM 33+100 antara Stasiun Porong hingga Stasiun Tanggulangin sedalam 15 -25 cm menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dari dan menuju wilayah Daop 9 Jember terganggu.
Pemerintah Tak Ganti Rugi Perusahaan Korban Lumpur Lapindo
Pemerintah menyelesaikan ganti rugi bagi rumah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah dan jelas.
BPLS Dihapus, Penanganan Lumpur Sidoarjo Diambil Alih PPLS
Seluruh tugas penanganan dan pengawasan terhadap lumpur Sidoarjo, kata dia, kini di bawah naungan PPLS yang strukturisasinya di bawah Kementerian PUPR langsung.
Menebak Arah Penanganan Lumpur Lapindo
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akhirnya bubar di tangan Presiden Jokowi. Pembubaran ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana arah penanganan lumpur Lapindo selanjutnya?
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dibubarkan Jokowi
Presiden Jokowi memutuskan menutup BPLS yang telah didirikan sejak 2007. Pembubaran lembaga nonstruktural yang bertugas menangani dampak seburan lumpur Sidoarjo ini melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017.
Sepuluh Tahun Yang Tak Terselesaikan
Sepuluh tahun pasca semburan lumpur Lapindo masih terdapat sekitar 150 berkas proses ganti rugi warga belum terselesaikan.