tirto.id - Malam pergantian tahun 1993/1994 di ibu kota Meksiko riuh oleh denting gelas koktail dan pidato kemenangan. Sejak malam, 31 Desember 1993, Presiden Carlos Salinas de Gortari berpesta merayakan tahun baru sekaligus berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang diyakini akan membawa Meksiko menuju era baru modernisasi ekonomi. Televisi nasional menyiarkan optimisme tentang investasi asing, pasar bebas, dan masa depan makmur.
Pada saat sama, ratusan kilometer di selatan, ribuan petani dari suku Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tojolabal, Mames, dan Zoques, bergerak keluar dari Hutan Lacandon di negara bagian Chiapas.
Mereka telah mempersiapkan momen itu, bertahun-tahun berlatih secara diam-diam. Berbekal senapan berburu, parang, senjata selundupan, hingga senapan kayu, mereka menamakan diri Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista–nama Zapatista diambil dari Emiliano Zapata, pemimpin Revolusi Meksiko yang memperjuangkan pengembalian tanah kepada komunitas desa.
Dini hari 1 Januari 1994, sekitar tiga ribu gerilyawan Zapatista merebut San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, serta beberapa kota lain di Chiapas. Mereka menduduki balai kota, membebaskan tahanan, dan menghancurkan dokumen pertanahan yang dianggap menjadi dasar perampasan tanah masyarakat adat.
Dari San Cristóbal de las Casas, mereka membacakan Deklarasi Pertama dari Hutan Lacandon. EZLN menyatakan perang terhadap pemerintah Meksiko dan menolak NAFTA karena dapat mengancam masa depan masyarakat adat. Mereka menuntut tanah, pekerjaan, demokrasi, keadilan, dan hak dasar masyarakat adat.
Secara militer, EZLN hampir tidak mungkin memenangkan perang terbuka melawan tentara Meksiko yang jauh lebih banyak pasukannya dan lengkap persenjataannya.
Namun ternyata, dalam dua belas hari berikutnya, pemerintah menghentikan konfrontasi dan membuka jalan bagi perundingan. Bagaimana kelompok gerilya yang kalah jumlah itu mampu memaksa negara mengubah strategi?
Akar Kekuatan Zapatista di Chiapas
Perlawanan EZLN berakar pada persoalan tanah, yang telah lama membentuk sejarah Meksiko.
Chiapas, salah satu wilayah terkaya di Meksiko, mampu menghasilkan listrik tenaga air, minyak, dan kopi, dalam jumlah besar. Namun, hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati di luar Chiapas dan sebagian besar masyarakat adat tetap hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas terhadap listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Ketimpangan tersebut berakar pada sistem perkebunan besar (hacienda) sejak masa kolonial, yang menjadikan masyarakat Maya sebagai tenaga kerja murah.
Pada 1970-an, Keuskupan San Cristóbal de las Casas di bawah Uskup Samuel Ruiz ikut mendorong penyadaran politik masyarakat adat melalui teologi pembebasan. Dalam Surat Pastoral Pertama miliknya berjudul “En esta hora de gracia” (Di Jam Penuh Rahmat Ini), Ruiz menulis:
“Apa yang dapat kita sebut sebagai pencapaian dari kerja keuskupan adalah langkah yang telah diambil oleh komunitas masyarakat adat dan petani untuk berhenti menjadi objek dari keputusan orang lain dan mulai menjadi subjek dari sejarah mereka sendiri.”
Upayanya itu ikut melahirkan Kongres Masyarakat Adat 1974 yang mempertemukan berbagai kelompok Maya. Guillermo Trejo, dalam Popular Movements in Autocracies (2012:97), mencatat bahwa kongres tersebut didominasi para katekis dari berbagai wilayah. Mereka menuntut redistribusi tanah, subsidi produksi dan pemasaran pertanian, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Namun, respons pemerintah justru berupa represi. Sejumlah pemimpin petani dibunuh; desa-desa digusur; dan kelompok paramiliter dibiarkan beroperasi.

Pada akhir 1983, sekelompok gerilyawan Marxis dari Pasukan Pembebasan Nasional (Fuerzas de Liberasi Nasional/FLN) memasuki Hutan Lacandon dengan tujuan membantu gerakan. Namun, setelah beberapa waktu di sana, mereka menyadari bahwa strategi revolusi dari kota harus disesuaikan dengan tradisi musyawarah dan organisasi masyarakat adat yang telah berkembang di Chiapas.
Perpaduan antara organisasi gerilya dan struktur komunitas adat itulah yang kemudian melahirkan EZLN. Selama sepuluh tahun mereka membangun organisasi secara diam-diam. Pelatihan militer dan pendidikan politik dilakukan di hutan lebat. Seluruh logistik bergantung pada dukungan sukarela masyarakat desa.
Situasi memburuk setelah rezim Salinas mengubah Pasal 27 Konstitusi pada 1992. Amandemen itu mengakhiri pembagian tanah oleh negara serta membuka peluang bagi perusahaan untuk memiliki lahan perdesaan. Neil Harvey dalam The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy (1998: 187) mencatat, ketentuan baru memungkinkan perusahaan swasta menguasai ribuan hektare lahan, bergantung pada jenis dan penggunaannya.
Bagi banyak masyarakat adat, perubahan itu makin mempersempit jalan memperoleh tanah melalui mekanisme negara sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemberontakan EZLN.
Dua Belas Hari yang Mengubah Chiapas
Pemilihan tanggal 1 Januari 1994 sebagai momentum pemberontakan merupakan simbol yang menegaskan penolakan EZLN terhadap NAFTA. Setelah membacakan deklarasi, membebaskan tahanan, dan menghancurkan dokumen pertanahan, pasukan Zapatista bergerak mundur menuju pegunungan.
Namun sejak awal, EZLN memang tidak berniat mempertahankan kota-kota yang mereka rebut, melainkan memanfaatkan pendudukan singkat itu untuk menarik perhatian nasional dan internasional sebelum kembali ke basis gerilya.
Dalam operasi terpisah pada 2 Januari, pasukan EZLN menangkap mantan Gubernur Chiapas, Jenderal Absalón Castellanos Domínguez, di peternakannya. Zapatista menuduh pemerintahannya bertanggung jawab atas penindasan, pembunuhan petani, dan pengusiran masyarakat adat. Ia dihukum lewat pengadilan revolusioner dan menjatuhkan hukuman kerja fisik.
Menyadari skala pemberontakan sedemikian luas dan terorganisasi, Presiden Salinas memerintahkan pengerahan besar-besaran, mengirimkan sekitar belasan ribu tentara yang didukung oleh kendaraan lapis baja, artileri berat, dan pesawat tempur.
Pertempuran paling sengit meletus di sekitar Pasar Ocosingo. Konfrontasi itu kemudian dikenal sebagai pertempuran terbesar sepanjang 12 hari pemberontakan.
Helikopter militer menembaki gerilyawan di sekitar pasar sehingga banyak korban sipil jadi korban. Militer meksiko, seturut laporan sejumlah organisasi HAM, juga melakukan eksekusi kilat di luar hukum. Jenazah para gerilyawan muda ditemukan di sekitar pasar dengan tangan terikat di belakang dan luka tembak di kepala bagian belakang, menguatkan dugaan bahwa mereka ditembak setelah ditangkap.
Laporan pelanggaran HAM dan foto-foto korban sipil segera menyebar melalui media nasional dan internasional. Simpati publik terhadap masyarakat adat pun meningkat, sementara tuntutan agar pemerintah menghentikan operasi militer kian menguat.
Di sisi lain, menghadapi militer Meksiko yang digdaya, Zapatista menjalankan strategi mundur. Sejarawan Jan de Vos mencatat, gerilyawan memanfaatkan segitiga strategis yang menghubungkan Ocosingo, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Chanal, Las Margaritas, dan Altamirano. Penguasaan titik-titik tersebut bertujuan mengamankan akses ke dalam Hutan Lacandon sebelum tentara menguasai kota-kota utama.
Membeludaknya tekanan publik secara nasional maupun internasional membuat Salinas tak berkutik. Pada 12 Januari 1994, ia mengumumkan gencatan senjata sepihak. Keputusan itu membuka jalan bagi dialog yang dimulai pada Februari.
Dari Perang Gerilya ke Perang Opini
Setelah gencatan senjata, EZLN menghadapi pilihan yang terbatas. Mereka tidak mungkin mengalahkan tentara Meksiko secara militer. Maka, mempertahankan basis di Hutan Lacandon sambil membangun dukungan publik menjadi strategi yang lebih realistis.
Dari basis di Hutan Lacandon, Subcomandante Marcos menjalankan peran sebagai juru bicara EZLN dan membawa konflik ke ruang publik. Berbeda dari komunike gerilya yang umumnya dipenuhi jargon ideologi, Marcos menggunakan bahasa puitis dan mudah dipahami.
Sosiolog Yvon Le Bot, dalam buku El Sueño Zapatista (1997), menceritakan bahwa pandangan Marcos tentang sosialisme yang dibawa gerilyawan telah diolah kembali melalui pengalaman, nilai kemanusiaan, etika, dan pandangan masyarakat adat. Gaya yang disampaikannya memanusiakan perjuangan Zapatista, melepaskan mereka dari stigma sebagai kelompok teror.
“Kontribusi terbesar Marcos adalah membiarkan dirinya dibentuk oleh pengalaman dan imajinasi masyarakat adat, lalu menemukan kata-kata untuk menyampaikannya kepada dunia,” tulis Le Bot (hlm. 19).
Menurut David Ronfeldt dkk. (1998), komunike Marcos disalurkan kepada media dan organisasi pendukung, lalu menyebar melalui mesin faks, jaringan aktivis, dan internet awal. Aktivis HAM, jurnalis independen, dan pengamat internasional, kemudian datang ke Chiapas, membuat setiap operasi militer pemerintah mendapat sorotan luas.
EZLN tidak berupaya merebut pemerintahan pusat. Mereka membangun otonomi melalui prinsip mandar obedeciendo, yaitu pemimpin menjalankan keputusan majelis masyarakat. Konsep tersebut menjadi alternatif dari sistem politik yang dinilai terlalu terpusat.
Dialog yang dimulai pada 1994 berlangsung tersendat dan berlanjut di bawah pemerintahan Ernesto Zedillo. Pada 1996, kedua pihak menandatangani Perjanjian San Andrés tentang hak dan kebudayaan masyarakat adat.
Namun, EZLN menilai pemerintah tidak menjalankan Perjanjian San Andrés setelah menolak meratifikasi hasil perundingan. Mereka kemudian membangun pemerintahan otonom melalui proyek caracoles, yang mengelola pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan komunitas.
Zapatista tidak mengalahkan tentara Meksiko di medan perang. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan menaikkan biaya politik operasi militer hingga pemerintah memilih berunding. Bagi EZLN, kemenangan itu berarti mempertahankan ruang politik masyarakat adat dan membangun bentuk otonomi di Chiapas.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
Masuk tirto.id

































