Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengatakan akan berfokus pada pemenuhan pasokan logistik dan tempat perlindungan. Kebijakan tersebut efektif selama seminggu, sesuai penetapan masa tanggap darurat bencana banjir di Bali.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan Rp2.013.148.500 untuk keperluan logistik dan santunan terhadap korban bencana banjir di Bali. Setiap korban meninggal dunia akan disantuni Rp15 juta. Sementara korban luka-luka mendapatkan Rp5 juta. Logistik juga sudah mulai diantar ke posko-posko pengungsian.
Kemensos telah salurkan santunan pada dua korban luka-luka. Santunan juga telah disampaikan pada ahli waris 16 orang korban meninggal dunia. Korban meninggal dalam insiden banjir di Bali mencapi 18 jiwa. Gus Ipul memastikan, dua korban meninggal dunia lainnya juga akan menerima bantuan setelah dilakukan analisis.
"Kalau semua sudah, terutama anak-anak yang masih dalam proses pembelajaran harus segera mendapatkan dukungan yang diperlukan. Untuk ibu-ibu juga, itu menjadi prioritas," kata Gus Ipul itu di Posko Banjar Dakdakan, Jumat (12/09/2025).
Namun, Gus Ipul masih mencari solusi untuk menyalurkan bantuan bagi korban yang bukan merupakan pemilik tanah. Dia menyebut, salah satu opsinya adalah bekerja sama dengan filantropi dan lembaga-lembaga pemerintah yang mengatensi pembangunan rumah layak huni.
"Kami akan koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, seperti apa kira-kira yang terbaik untuk warga terdampak ini, terutama yang tidak memiliki rumah. Apakah direlokasi, bekerja sama dengan filantropi, atau juga dicarikan tempat sementara, ini membutuhkan diskusi lebih lanjut," bebernya.
Gus Ipul menegaskan, masa tanggap darurat bencana di Provinsi Bali berlangsung selama satu minggu, yakni hingga Rabu (17/09/2025). Setelahnya, akan dimulai masa rehabilitasi yang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan pemerintah daerah.
Pada masa tersebut, bangunan yang rusak akibat banjir akan direhabilitasi kembali sesuai dengan penilaian derajat kerusakan. Namun, menurut Gus Ipul, proses tersebut membutuhkan waktu dan perencanaan karena merupakan program pemerintah.
"Untuk posko, kalau memang masih dibutuhkan, akan tetap dibuka. Kalau enggak, ada solusi sementara. Bisa dicarikan kontrakan, jadi lebih enak. Praktis juga kalau sudah ada tempat sementaranya," tutupnya.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang turut hadir di lokasi mengatakan kehadirannya adalah sebagai perwakilan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bagi warga yang terkena bencana.
"Pemenuhan hak-hak (korban banjir) penting. Tapi yang hari ini mereka butuhkan adalah kebutuhan, terutama kasur, bantal, dan selimut. Setelah itu nanti selanjutnya adalah biaya perawatan dan pengobatan, lalu rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak karena banjir," ungkapnya.
Dia mengeklaim, Kementerian HAM sudah mengantisipasi dan melihat situasi nasional, sehingga hadir sebagai wujud peduli.
"Apa yang bisa diberikan, kami berikan," imbuhnya.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah
