tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia masih banyak dilakukan secara individual di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram.
Ke depan, kata dia, para individu atau kelompok ini akan didorong untuk berpindah ke market place e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak, JD.id , Tokopedia dan lain-lain.
"Kalau teman-teman pelaku ini kan menyampaikan 95 persen masih di Instagram, Facebook dan lain-lain, jadi bagaimana upaya menarik mereka untuk bisa masuk ke platform. Menurut saya itu baik. Meskipun setiap individu itu punya kreatifitas dan inisiatif tersendiri," ujarnya di komplek DPR RI, Rabu (16/1/2019).
Menurutnya, hal itu penting sebab market place yang tersedia memberikan jaminan keamanan lebih terhadap konsumen dibandingkan penjualan individu di media sosial.
"Yang paling penting media itu masih punya complience. Karena IdEA (Asosiasi e-commerce Indonesia) tadi bilang ini kan perlindungan konsumen penting. Menjual barang tidak bisa semena-mena, harus dijamin aman," ucapnya.
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018, kata Sri Mulyani, pemerintah bakal mengatur tata-cara perdagangan online yang salah satunya mewajibkan para penjual memberikan data lengkap mereka di market place.
Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli.
Dengan peraturan ini, juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
