Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan kereta cepat ke Surabaya. Rencana ini bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan (PK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam hal pelaksanaanya, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan dua opsi perpanjangan kereta cepat. Pertama meneruskan rute dari Bandung ke Surabaya atau membangun jalur baru dari Jakarta ke Surabaya. Kedua opsi itu akan menggunakan kereta semi cepat.
“Memang ada pembicaraan untuk melanjutkan kembali kereta cepat. Namun demikian harus mendapatkan kajian secara cermat,” ujar dia, dalam Media Briefing, di Aroem Resto & Café, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Selain itu, Dudy mengakui, dalam beberapa kesempatan pihaknya juga menawarkan kepada swasta untuk membiayai proyek pembangunan kereta cepat atau semi cepat ini. Dengan keterlibatan swasta, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek ini dapat ditekan atau bahkan bisa tak menggunakan duit negara sama sekali.
“Harapan kami mudah-mudahan, baik itu kereta cepat atau semi cepat itu tidak menggunakan anggaran APBN. Harapan kami itu,” tambahnya.
Setelah mendapat investor yang berminat untuk membiayai proyek ini, pemerintah akan lanjut mengkaji dan melakukan studi kelayakan. Hal ini dilakukan agar diketahui mana opsi pengembangan proyek yang lebih baik.
“Nanti kita akan melihat secara teknis apakah baik? Apakah (kereta cepat) dari Jakarta ke Bandung sudah high speed (berkecepatan tinggi) dan dilanjut mid speed (semi cepat). Semua dibahas di studi kelayakan,” jelas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, dalam Kongres Global ke-12 Kereta Cepat di Beijing, Cina, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, mengakui keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Dengan biaya pembangunan yang cukup mahal, tidak semua perbankan atau lembaga keuangan mampu dan mau mendanai proyek ini.
“Makanya, di banyak negara penyediaan kereta cepat itu dari pemerintah, tergantung good wiil pemerintah. Minimal lahan dan sebagian infrastruktur itu pasti dari pemerintah. Jadinya berat kalau semuanya ditanggung KCIC, sehingga beban yang harus ditanggung KCIC untuk pengembalian investasinya menjadi lama,” jelas Dwiyana, dikutip Antara.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
