Menuju konten utama

Kemenag DIY Masih Telusuri Sekolah yang Menolak Imunisasi

Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Abd Suud membenarkan ada beberapa madrasah yang menolak imunisasi Measles Rubella (MR).

Kemenag DIY Masih Telusuri Sekolah yang Menolak Imunisasi
Petugas medis (kanan) menyuntikkan vaksin Difteri Tetanus (DT) dan Tetanus Toxoid (TD) kepada siswa SDN Kowel 3, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (14/12). ANTARA FOTO/Saiful Bahri.

tirto.id - Kepala Bagian Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Abd Suud membenarkan ada beberapa madrasah yang menolak imunisasi Measles Rubella (MR). Namun, ia belum bisa memastikan madrasah mana saja yang menolak.

“Saya juga belum dapat data pastinya madrasah mana saja yang menolak imunisasi MR. Untuk sementara ada beberapa madrasah yang ditengarai tidak mau. Kemungkinan itu sama dengan yang menolak hormat bendera, madrasah yang ada di Sleman dan Bantul, kemungkinan sama dengan itu,” kata Suud kepada Tirto di Yogyakarta, Jumat (28/7/2017).

Ia mengakui, isu ini muncul pada rapat untuk membahas kampanye imunisasi MR yang dilaksanakan Agustus hingga September 2017, namun pihaknya masih menelusuri sekolah mana saja yang menolak dan alasannya.

“Alasan menolaknya ada dua kemungkinan, pertama karena belum paham betul soal imunisasi MR. Kan dikhawatirkan bahan imunisasinya itu kan ada yang beranggapan itu haram, karena mungkin tidak dapat info yang jelas. Kedua, ada pemahaman bahwa Islam tidak ada hadist atau dalil untuk imunisasi,” kata Suud.

Baca juga: Perang Argumen Anti-Vaksin dan Pro-Vaksin

Menurutnya, bukan sekali ini saja imunisasi ditolak. Ia mencontohkan, dahulu ada imunisasi wajib untuk calon jemaah haji yang ditolak karena dikhawatirkan mengandung babi. Akibatnya, Kemenag harus mencari penyedia lain untuk melakukan layanan imunisasi.

Contoh lain yaitu program Keluarga Berencana (KB) yang juga ditolak. Ada pihak-pihak tertentu yang menolak KB karena menganggap Islam tidak mewajibkan.

“Sama seperti waktu KB itu kan tidak ada dalilnya, tapi lama-lama kan diberikan pemahaman bahwa itu penting untuk merencanakan keluarga. Itu kan banyak dulu yang kaya gitu-gitu (penolakan), biasanya pondok-pondok yang terlalu saklek, ada dua tiga (pondok) saja lah," jelasnya.

Dalam kasus imunisasi MR ini, Suud mengatakan, imunisasi dijamin bebas dari unsur-unsur haram dan Kepala Kanwil Kemenag DIY Lutfi Hamid sudah menjelaskan pada Dinas Kesehatan bahwa imunisasi ini halal karena terbuat dari bahan dasar telur.

Baca juga: Kemenag Minta Semua Sekolah di Yogyakarta Ikuti Vaksinasi

Pihaknya sudah meminta pada kepala bidang terkait, yang khusus mengurusi pendidikan madrasah untuk menelusuri kasus penolakan ini. “Kita kemarin minta ke kasi yang bidang itu untuk menelusuri detail. Sudah ada (datanya) tapi mungkin belum detail ya, baru ada indikasi-indikasi seperti itu.”

Selain imunisasi, beberapa madrasah juga pernah melakukan penolakan pada paket mata pelajaran yang diberikan pemerintah. Namun madrasah-madrasah tersebut akhirnya mau menggunakan paket pelajaran itu karena diujikan dalam Ujian Nasional (UN).

“Madrasah Tsanawiyah di Sleman waktu itu menolak juga, karena anak-anak harus UN kan mau ga mau ya harus dipakai. Itu kan yang menolak biasanya kelompok-kelompok tertentu itu,” lanjut Suud.

Baca juga artikel terkait VAKSINASI atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Maya Saputri