Kebakaran Kemayoran: 620 Jiwa Mengungsi, DPRD Soroti Mitigasi

tirto.id - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat mencatat sebanyak 620 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat di permukiman padat Kebon Kosong, Kemayoran. Menanggapi musibah berulang ini, DPRD DKI Jakarta mengkritik keras lemahnya sistem mitigasi dan mendesak pemerintah melakukan audit instalasi listrik secara menyeluruh.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifudin, mencatat sebanyak 620 jiwa dari 330 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran di Kemayoran pada Senin (1/6/2026) malam.

"Terdapat kurang lebih 620 jiwa yang kehilangan tempat tinggal," kata Syarifudin di Jakarta, Selasa (2/6/2026) dikutip dari Antara.

Syarifudin merinci, korban kebakaran yang berada di RT 12 sampai RT 16, RW 4 sebanyak 500 jiwa. Sementara korban di RT 01-03, RW 5 Kelurahan Kebon Kosong terdapat 120 jiwa.

Dengan demikian, kebakaran tersebut menyebabkan 330 KK di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran kehilangan tempat tinggal.

Syarifudin menambahkan, petugas sempat kesulitan dalam menangani kebakaran karena banyak masyarakat yang menonton peristiwa tersebut. Selain itu, akses rumah yang sempit.

"Tidak hanya itu sebagian penghuni juga berhamburan untuk menyelamatkan harta bendanya masing-masing," ujarnya.

Syarifudin bilang, akibat hambatan tersebut, api baru dapat dilokalisasi sekitar pukul 23.30 WIB sejak operasi pemadaman pukul 21.05 WIB dengan menerjunkan sebanyak 35 unit mobil pemadam kebakaran serta 175 petugas.

"Kami mendapatkan informasi pada pukul 21.00 WIB dan petugas bisa lokalisir pada jam 23.30 WIB. Sedangkan operasi pemadaman selesai pukul 04.15 WIB," katanya.

Riano Soroti Pentingnya Mitigasi

DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya sistem pencegahan (mitigasi) kebakaran di wilayah padat penduduk menyusul terjadinya kebakaran besar yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, pada Senin (1/6/2026) malam.

"Ini membuktikan bahwa mitigasi atau upaya pencegahan kebakaran masih lemah. Harusnya, dari kejadian sebelumnya sudah ada langkah preventif. Apalagi, ini terjadi di wilayah yang sama, jadi ini sungguh sangat memprihatinkan," kata Legislator DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

Menurut dia, kejadian berulang di kawasan Pasar Jiung menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pencegahan kebakaran. Padahal seharusnya, insiden tersebut data dicegah dengan berkaca pada kejadian kebakaran sebelumnya.

Dia pun mengaku prihatin melihat ratusan keluarga kembali menjadi korban akibat musibah yang diduga dipicu oleh penyebab yang sama.

Riano menegaskan kawasan padat penduduk, seperti Pasar Jiung seharusnya menjadi prioritas utama dalam program pencegahan kebakaran yang dijalankan pemerintah daerah.

Langkah-langkah, seperti pemetaan wilayah rawan kebakaran, edukasi masyarakat mengenai keselamatan listrik, serta pemeriksaan rutin instalasi listrik harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Kalau penyebabnya sama, artinya, sebenarnya bisa dicegah. Edukasi dan mitigasi harus diperkuat, terutama di wilayah padat yang sangat rentan. Kita bisa bikin zero accident," ucap Riano.

Selain itu, dia menyebutkan kebakaran yang menghanguskan ratusan bangunan di Pasar Jiung itu juga memperlihatkan tingginya kerentanan kawasan permukiman padat di ibu kota.

Kondisi bangunan yang berhimpitan dengan akses jalan yang terbatas, kata Riano, membuat api dengan cepat menyebar ke rumah-rumah warga lainnya sehingga memperbesar dampak kerusakan dan kerugian.

Salah satu upaya yang dianggap mendesak, yaitu dengan melakukan audit instalasi listrik secara menyeluruh di kawasan-kawasan yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi.

Selain audit listrik, Riano juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memperketat pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Aspek keselamatan bangunan harus menjadi perhatian serius untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran maupun risiko bencana lainnya.

"Audit instalasi listrik itu sangat penting. Jangan sampai setelah kejadian baru bergerak, tapi ketika situasi sudah tenang, justru tidak ada langkah lanjutan," ucap Riano.

Lebih lanjut, dia menekankan perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada proses pemadaman api dan penanganan darurat semata. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh kebutuhan dasar para korban terpenuhi selama masa pemulihan.

Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI menyediakan tempat pengungsian yang layak, bantuan logistik yang memadai, layanan kesehatan, serta dukungan psikologis bagi warga terdampak.

Dia menilai pemulihan usai kebakaran tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi mental para korban yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

"Pemerintah harus hadir secara maksimal, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga memastikan kondisi korban, termasuk anak-anak mendapatkan perhatian dari sisi psikologis," tutur Riano.