Menuju konten utama

KBRI Yangon Kawal 53 WNI yang Berlindung di Kamp Militer Myanmar

KBRI Yangon menjelaskan bahwa 53 WNI tersebut dievakuasi oleh berbagai pihak dari Myawaddy.

KBRI Yangon Kawal 53 WNI yang Berlindung di Kamp Militer Myanmar
lustrasi Pancasila Building of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. (FOTO/kemlu.go.id)

tirto.id - Sebanyak 53 warga negara Indonesia (WNI) eks pekerja situs penipuan dan judi online dari kawasan Myawaddy, Kayin State, Myanmar kini telah diungsikan dalam satu tempat di bawah naungan militer Myanmar, Border Guard Force (BGF).

Dalam keterangan pers, KBRI Yangon menjelaskan bahwa 53 WNI tersebut dievakuasi oleh berbagai pihak dari Myawaddy. Ada yang bersama lembaga sosial sebanyak 29 orang dan 24 lainnya dalam pengawasan kepolisian Myanmar hingga kemudian disatukan dalam kamp tersebut.

Ada sejumlah alasan mengapa para WNI tersebut diamankan di area milik BGF. Salah satu alasannya adalah situasi keamanan di lapangan masih fluktuatif, dengan pergerakan milisi dan aparat keamanan yang membuat proses evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalur aman, terkoordinasi, dan sesuai izin otoritas setempat.

Demi memudahkan proses pemulangan para WNI tersebut, KBRI Yangon memastikan bahwa mereka telah terdata dan terverifikasi. KBRI Yangon menyebut sebagaian WNI masih memiliki paspor aktif.

"Situasi keamanan di lapangan masih fluktuatif, dengan pergerakan milisi dan aparat keamanan yang membuat proses evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalur aman, terkoordinasi, dan sesuai izin otoritas setempat," kata KBRI Yangon dalam keterangan pers, Rabu (29/10/2025).

Meski sebagian besar WNI telah memiliki paspor dan lengkap secara administrasi, namun mereka diperkirakan akan memakan waktu lebih panjang karena harus menunggu ijin resmi dari pemerintah Myanmar. Serta dokumen perijinan masuk dan situasi keamanan di lapangan masih fluktuatif, dengan pergerakan milisi dan aparat keamanan yang membuat proses evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalur aman, terkoordinasi, dan sesuai izin otoritas setempat.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga harus membuat SPLP dan menyediakan tiket pulang ke Indonesia.

"KBRI menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut harus ditempuh secara hati-hati untuk menjamin keselamatan seluruh WNI di tengah kondisi keamanan yang belum stabil," ungkap Kemlu.

Kemlu menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan keselamatan para WNI yang akan dibawa pulang ke Indonesia. Oleh karenanya, Kemlu terus memilih jalur yang mengedepankan keselamatan dibanding kecepatan dalam repatriasi para WNI.

"KBRI menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. KBRI lebih mengutamakan jalur yang pasti dan aman, bukan yang cepat namun berisiko. Tim KBRI terus bekerja siang dan malam memastikan seluruh WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan selamat — tanpa satu pun tertinggal," ungkap Kemlu.

Baca juga artikel terkait KBRI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash News
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama