Kata Mendikdasmen soal Ide Demul Kirim Siswa Bermasalah ke Barak

tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti enggan berkomentar banyak terkait rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsinya ke barak militer mulai 2 Mei 2025.

Mu’ti meminta menanyakan rencana Dedi Mulyadi tersebut kepada para ahli pendidikan.

“Soal itu tanya pada ahli pendidikan saja, ya,” kata Mu’ti, saat ditemui usai acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Rencana Gubernur Jabar terkait pengiriman anak bermasalah ini juga telah ditanggapi oleh DPR dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang nantinya terlibat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan rencana tersebut bertujuan baik asal tidak boleh mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya. Dia menegaskan rencana itu datang dari pemerintah daerah, bukan dari TNI.

"Tentu permintaan itu bertujuan baik dalam rangka mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI," kata TB Hasanuddin, Senin (28/4/2025).

Sementara itu, Kadispenad, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, memastikan pengiriman siswa-siswa yang masuk dalam kategori nakal itu akan dikoordinasikan dan sesuai kesepakatan dengan orang tua.

“Untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim tentunya sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Jabar, yaitu dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku," kata Kadispenad, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, kepada reporter Tirto, Selasa.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi, menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsinya ke barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi menilai rencana kebijakannya ini sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dedi mengatakan akan memulai kebijakan ini di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.