tirto.id - Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk Satgas Kuda Laut untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Satgas itu dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob.
"Kepolisian mendukung penuh pendistribusian BBM sampai ke tingkat bawah," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Kamis (9/1/2020).
Dalam tiga tahun terakhir, polisi mengusut 371 kasus penyelewengan BBM dengan 448 orang ditetapkan jadi tersangka. 134 perkara di antarnya, menurut Argo, telah rampung dikerjakan.
Pagi ini Kapolri bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, beberapa gubernur, anggota DPR dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menandatangani pernyataan bersama ihwal penyediaan dan pendistribusian BBM.
Pernyataan bersama ini akan difokuskan kepada Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium, di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini turut mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional.
"Polri berkomitmen lakukan pengawalan dan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM," ujar Idham.
Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kuota, sehingga Kementerian ESDM perlu bertindak dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh daerah.
Tujuannya agar Indonesia mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Hendra Friana
