tirto.id - Tiga ibu-ibu yang melakukan kampanye hitam terhadap Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap pada Minggu (24/2/2019) malam sekitar pukul 23.30 karena disinyalir melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang menyebarkan berita bohong.
Ketiganya berasal dari kelompok bernama Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes). Hal ini dibenarkan sendiri oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahaean kepadaCNN Indonesia. Tapi kepada Tirto, jubir lain, Andre Rosiade, mengaku sebaliknya.
"Lagi kita konfirmasi apakah betul itu Pepes atau tidak ibu-ibu itu. Kalau Pepes kan memang relawan kami, tapi masalahnya ibu-ibu itu bagian dari Pepes atau tidak," jelas Andre.
Aksi ibu-ibu ini direkam dan diedarkan oleh pengguna Twitter dengan nama akun @citrawida5. Video itu diduga dibuat pada 13 Februari 2019. Pada video itu terlihat alamat rumah Perumahan Gading Elok 1, Blok 014 nomor 12A, RT 004 RW 029, Karawang. Dalam video itu ibu-ibu door-to-door mempengaruhi warga agar tidak memilih paslon nomor urut 01 karena alasan yang mengada-ada.
"Moal aya deui sora azan. Moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin; lalaki jeung lalaki meunang kawin," kata ibu-ibu dalam video.
(Artinya: [jika Jokowi-Ma'ruf yang menang Pilpres 2019] tidak akan ada lagi suara azan, tidak akan ada lagi yang pakai kerudung. Perempuan dan perempuan bisa menikah; laki-laki dan laki-laki bisa menikah).
Pernyataan-pernyataan ini tak pernah keluar dari mulut Jokowi atau Ma'ruf, juga oleh semua tim sukses mereka di Tim Kampanye Nasional (TKN).
Memang sejauh ini belum diketahui seberapa sering ibu-ibu ini melakukan aksinya. Juga belum jelas seberapa efektif aksi-aksi ini membuat warga memilih oposisi. Tapi jika merujuk pada survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jawa Barat (Jabar) adalah satu dari tiga wilayah yang masyarakatnya paling rentan menerima kabar hoaks sebagai kebenaran, yaitu terkait isu bangkitnya komunisme, kriminalisasi pemuka agama Islam, dan masuknya jutaan tenaga kerja asal Cina.
Dua wilayah lain adalah Banten dan Aceh.
Survei sendiri dilakukan terhadap sembilan provinsi. Selain tiga yang sudah disebutkan, survei juga diselenggarakan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pernyataan bahwa Jabar adalah wilayah rentan hoaks juga keluar dari mulut Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jabar Jokowi-Ma'ruf, Abdy Yuhana.
"Pemilihnya [di Jabar] kan beragam. Katakanlah pendidikan banyak juga yang kurang bisa memilah informasi. Mudah terprovokasi juga," kata Abdy kepada reporter Tirto.
Bahkan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun pernah menyinggungnya.
"Jabar ini paling kuat hoaksnya. Tapi saya percaya Relawan Indonesia Maju IL9 akan mampu mengatasi dan mengkonversi modal yang kita miliki," kata Ma'ruf di Jakarta, dikutip dari Antara, Ahad kemarin.
Ditanggulangi
Faktanya Jabar adalah 'kunci'. Di wilayah inilah pemilih terbanyak berasal, jumlahnya mencapai 32.636.846, lebih besar dari Jatim (30.554.761), Jateng (27.430.269), Banten (7.452.971), dan bahkan Jakarta (7.211.891).
Di sisi lain, Jabar adalah 'wilayah kekuasaan' Prabowo. Dia menang mutlak, nyaris 60 persen (14.167.381 pemilih dari total 23.990.089 pemilih) pada Pipres 2014. Sementara Jokowi hanya dipilih 9.530.315 orang.
Tim kampanye Jokowi tahu itu. Makanya dalam beberapa kesempatan mereka mengatakan memberi perhatian khusus untuk provinsi ini. Direktur Relawan TKN Maman Imanulhaq mengatakan Jabar adalah "battlegrounds." Sementara Ma'ruf Amin merasa perlu meluangkan waktu untuk berkampanye selama lima hari di sana.
Kedua tim sukses yang saling bertarung juga saling klaim telah 'menguasai' wilayah ini.
Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, penerimaan terhadap hoaks harus segera ditanggulangi oleh tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Jika tidak, katanya, "ini [hoaks] akan menjadi kebenaran dan bahaya." Pada akhirnya hasil Pilpres 2014 akan kembali terulang pada 2019.
Dia pun menyarankan agar tim Jokowi melakukan metode yang sama dengan ibu-ibu penyebar hoaks itu: "harus di-counter dengan door-to-door juga."
Penulis: Rio Apinino
