Kadispenad: TNI Jaga DPR termasuk Operasi Militer Selain Perang

Kadispenad meminta publik tak usah khawatir pelibatan TNI menjaga DPR bukan untuk intervensi.

Terbit 18 Sep 2025 18:08 WIB

Prajurit TNI AD melakukan patroli di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Komando Daerah Militer Jayakarta mengerahkan satu pasukan Satuan Setingkat Kompi untuk berpatroli keliling wilayah Jakarta guna mengantisipasi aksi anarkisme sekaligus untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. ANTARA FOTO/Fauzan/bar

tirto.id - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan ikut terlibatnya TNI dalam pengamanan di Gedung DPR RI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.

Pelibatan tentara dalam mengamankan gedung sipil ini disebut sejalan dengan titah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI Nomor 3 Tahun 2025.

Wahyu mengatakan aparat TNI diterjunkan mengamankan kantor parlemen untuk menjadi pelapis barisan kepolisian dan pengamanan internal DPR.

"Iya (sesuai UU TNI). Dalam 14 tugas OMSP itu kan juga mencakup membantu kepolisian, membantu pemerintah," kata Wahyu dalam sesi temu media massa di Mabes AD, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Wahyu, publik tidak perlu mengkhawatirkan pelibatan TNI karena tujuannya bukan intervensi. Dia juga berkata munculnya aparat TNI di ruang publik bukan hal luar biasa.

Misal di sejumlah stasiun dan objek vital lainnya, TNI disebut kerap terlibat. Meski kini UU TNI direvisi, Wahyu mengatakan intensitas pelibatan TNI di ruang publik yang menaungi hajat banyak orang bakal masih sama.

"Tidak dilakukan penebalan pengamanan. Tapi hanya patroli, monitor kondisi keamanan secara parsial yang libatkan kepolisian," ujarnya.

Diketahui, aparat militer mulai bercokol di Kompleks Parlemen Senayan selepas demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Parlemen dijaga aparat lantaran salah satu desakan aksi massa itu adalah pembubaran lembaga legislatif.

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan penjagaan gedung parlemen oleh TNI bakal dilakukan sampai situasi kondusif.

"TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto) akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Menurut Sjafrie, kategori kondusif dilihat dari bagaimana masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Menurutnya, selama hal itu belum sepenuhnya tercapai, keberadaan personel TNI di kawasan DPR maupun instansi penting lainnya tetap diperlukan.