Masuk tirto.id
tirto.id - Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bansos PKH dan Sembako telah disalurkan secara bertahap menjelang Ramadan agar penerima manfaat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.
Memasuki awal Ramadan, realisasi penyaluran bantuan sosial triwulan pertama 2026 telah melampaui 85 persen atau lebih dari Rp15 triliun. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah mengalokasikan bantuan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun ini. Hingga saat ini, sebanyak 8.940.958 KPM telah menerima bantuan senilai lebih dari Rp6 triliun atau sekitar 89,4 persen dari target triwulan pertama.
“Penyaluran (PKH) sampai sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp 9 triliun lebih, (atau) sebanyak 86,9 persen,” kata Gus Ipul di Jakarta melalui keterangan tertulis.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Meski demikian, masih terdapat lebih dari 1 juta calon penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh proses pembukaan rekening kolektik (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang masih berlangsung.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya itu,” jelasnya.
Untuk wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM yang ditargetkan tuntas pada akhir Februari.
“Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.
Selain bansos regular, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Itu meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup), dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi dan Jadup,” jelas Gus Ipul.
Santunan ahli waris telah diberikan kepada 990 jiwa dengan total Rp14,8 miliar atau setara Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian juga siap salur sebesar Rp98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa senilai Rp15 ribu per jiwa juga siap disalurkan.
Mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Berdasarkan data tersebut, Kepala Daerah kemudian mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), yang dilanjutkan penetapan daftar nominatif melalui persetujuan Muspida dan validasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Setelah data final disahkan, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai daftar tersebut.
“Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” kata Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
