tirto.id - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sikap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tidak berbeda dengan sikap pemerintah dalam penyampaian proposal perdamaian Ukraina-Rusia beberapa waktu lalu.
Usai kegiatan di BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023), Jokowi menjelaskan kembali posisi Indonesia dalam konflik Ukraina-Rusia. Ia menegaskan, Indonesia menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas, teritorial dari negara lain. Sikap pemerintah tetap dan tidak akan berubah. Pemerintah ingin agar perang berakhir.
“Kita ingin perang itu segera selesai. Jadi, itu dan waktu saya undang Pak Prabowo, sama. Gak ada yang beda,” kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan, pernyataan Prabowo soal proposal perdamaian Ukraina-Rusia tidak disampaikan pada forum resmi kenegaraan seperti forum dialog atau perundingan. Pernyataan Prabowo boleh diungkapkan karena berada di ruang dialog.
“Bahwa dalam sebuah, dan itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, ndak loh. Itu seminar. Itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan boleh-boleh saja, bagus-bagus saja,” kata Jokowi.
Namun Jokowi tidak menjawab apakah proposal perdamaian Prabowo tepat. Ia kembali menekankan bahwa hal itu sebatas usulan sehingga masih dibolehkan.
“Sekali lagi itu kan dalam sebuah dialog, usulan-usulan. Boleh-boleh saja, usulan aja kok, tetapi bukan dalam sebuah perundingan antar negara, bukan. Jadi, ya saya melihat bagus bagus saja," kata Jokowi.
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebelumnya mengajak dunia untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Ia meminta permusuhan untuk segera berakhir dan menawarkan skenario perdamaian kedua negara.
“Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).
Setidaknya ada 5 saran yang digagas Prabowo. Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
