tirto.id - Presiden Jokowi Widodo menyetujui relokasi 301 kepala keluarga atau KK yang terdampak akibat erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Hal itu menjadi keputusan Jokowi selain meminta jajaran memprioritaskan para pengungsi dan warga terdampak erupsi.
“Beliau menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK itu akan direlokasi,” kata Menko PMK, Muhadjir Effendy, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
Muhadjir mengatakan, relokasi akan bertempat di Bolaang Mongondow Selatan. Ia mengatakan, lahan relokasi akan disediakan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Jokowi juga memerintahkan pengadaan lahan tidak hanya lahan tinggal, tetapi juga lahan untuk mata pencarian.
“Lahannya akan disediakan Bapak Gubernur dan tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan juga lahan untuk pertanian dan perkebunan untuk mereka,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, rumah warga di Bolaang Mongondow akan bersifat permanen. Pihak PUPR pun sudah dikerahkan untuk pembangunan. Ia mengaku pemindahan sudah mempertimbangkan situasi masyarakat dan sosiologis masyarakat.
“Jadi sesuai dengan laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang sudah dipilih di Bolaang Mongondow itu tipologi mirip dengan lingkungan Gunung Ruang. Jadi di situ juga daerah nelayan, tapi tadi Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan adanya penambahan lahan untuk perkebunan dan pertanian tadi,” kata Muhadjir.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazarra, mengatakan, alokasi anggaran akan diambil dari dana siap pakai BNPB yang dialokasikan lewat APBN. Selain itu, mereka menyiapkan juga dana siap pakai di APBD.
“Tadi arahan Bapak Presiden agar dana siap pakai di BNPB itu disiapkan dan dapat digunakan," kata Suahasil.
Suahasil menerangkan, pemerintah akan memberikan dana alokasi khusus untuk daerah terdampak agar tidak ada kendala. Ia mengatakan, pemerintah akan komunikasi untuk mencairkan dana bencana tanpa kendara.
“Kalau daerah yang bencana nanti kami mohon Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kabupaten Sikaro untuk diskusi dengan kami bagaimana supaya dana-dana itu segera turun tanpa terkendala, sementara untuk yang BNPB bisa digunakan dalam bentuk dana siap pakai,” kata Suahasil.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan mereka akan segera membangun rumah untuk 301 KK. Ia mengaku pembangunan akan menggunakan rumah instan sederhana sehat (RISHA). Ia mengaku sudah ada 100 unit RISHA yang bisa segera dibangun.
“Kami punya stok di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Manado. Di sana ada 100 stok. Nanti dari Surabaya kita angkut 210 stok,” kata Basuki usai rapat.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, pemerintah belum menghitung besaran lahan yang akan digunakan untuk relokasi. Akan tetapi, AHY memastikan status lahan yang digunakan di Bolaang Mongondow akan menjadi milik warga yang direlokasi.
“Itu juga kalau sudah clear and clean, kita akan urus sertifikat ya. Kan kita ada PTSL, jadi masyarakat dipindah itu saya menempati lahan siapa dan jaminan hukumnya, maka kami akan terbitkan sertifikat setelah semua selesai," kata AHY.
Ia memastikan lahan masyarakat dibeli pemerintah sesuai prosedur. Ia sebut semua segera selesai. “Saya akan berkoordinasi dengan jajaran di bawah baik itu kanwil maupun kantor pertanahan di Mongondow," kata AHY.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
