tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023). Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung salah satu aplikasi yang sempat beroperasi di Indonesia dan dalam waktu singkat bisa menarik 123 juta konsumen.
"Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu hanya dalam hitungan bulan karena pembeliannya masif sekali. Artinya apa? perilaku konsumen kita sudah dipegang. Mood-nya mau ke mana sudah dipegang, arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat," kata Jokowi.
Tidak hanya itu, dia membeberkan dalam aplikasi itu 90 persen barang yang dijual lebih banyak impor bukan produk lokal. Terlihat harga yang dibandrol para sangat murah, seperti baju dijual Rp5.000. Jokowi pun meminta kepada seluruh pihak agar tidak menjadi konsumen. Tetapi menjadi produsen dan tidak menjadi kolonialisme modern.
"Syukur kita bisa ekspor, enggak usah jauh-jauh dulu, jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi," bebernya.
Sementara itu, Jokowi juga menyoroti terkait regulasi berbelit. Dia menilai butuh kerja cepat untuk mengejar teknologi digital yang tidak bisa dibendung.
"Kita mengurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun belum jadi, teknologi sudah lari cepat sekali, problemnya ada disitu," ungkapnya.
"Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Betul-betul kita pertahankan kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen ya paling 90 persen kandungan lokalnya. Jaga betul, data informasi akses pasar, nanti bisa menyangkut politik," tambahnya.
Potensi Ekonomi Digital Indonesia
Kemudian, Jokowi menuturkan potensi ekonomi karena teknologi digital cukup besar. Dia merinci pada 2020 mencapai 44 miliar dolar AS. Kemudian pada 2022, 77 miliar dolar AS. Lalu, 2025 mencapai 146 miliar dolar AS.
"Kemudian 2030 diperkirakan 360 billion US Dollar. Artinya 5 ribu triliun lebih di tahun 2030. Itu dengan masih ada catatan," bebernya.
Jokowi optimistis angka tersebut bisa meningkat dua kali lipat. Syaratnya jika negosiasi Digital Economy Framework Agreement di Asean bisa selesai pada 2025.
"Yang angka terakhir tadi yang 360 billion US Dollar itu akan lipat jadi 2 kali, artinya 720 billion US Dollar, kalau dirupiahkan Rp11.250 triliun potensi ekonominya sangat besar sekali," bebernya.
Sebab itu, Jokowi berharap Indonesia bisa menyiapkan aturan perdagangan digital hingga keamanan data digital untuk mencapai target tersebut.
"Apa yang mau kita bicarakan? ya ini mengenai aturan perdagangan digital, kita harus menyiapkan ini. Enggak usah berbicara globalnya dulu lah, ASEAN dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati. harus diproteksi, dilindungi betul," imbuhnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
