tirto.id - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dennis Francis, di tengah konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10.
Pertemuan itu berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin, 20 Mei 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta Majelis Umum PBB untuk lebih mendorong status Palestina yang saat ini masih berkonflik. Menurut Jokowi, akar persoalan konflik yaitu pendudukan Israel atas tanah Palestina yang harus diselesaikan.
"Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina. Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara," katanya.
Jokowi juga menekankan adanya reformasi sistem multilateral. Ia menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Ketiga, Jokowi mengajak PBB untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut yang mengancam banyak negara kepulauan.
"Indonesia siap berkolaborasi termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada bulan September ini, untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada," ujarnya.
Dennis Francis selaku Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB.
Ia menegaskan bahwa Majelis Umum PBB sudah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina.
"PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," kata Dennis.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menambahkan bahwa Indonesia mengapresiasi PBB mengenai pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina yang membuatnya memiliki hak hampir sama dengan negara anggota. Resolusi ini merupakan langkah penting dalam upaya mendorong hak yang
setara bagi Palestina.
"[Namun] resolusi ini saja tidaklah cukup. Upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilakukan," kata Retno.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
