tirto.id - Keputusan Presiden Jokowi memangkas jabatan eselon III dan IV terus bergulir. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi kementerian pertama yang mulai menjalankan kebijakan itu. Sedikitnya ada 112 pejabat eselon Kemenkeu yang kini berstatus pegawai fungsional.
Yang menarik, pemangkasan jabatan eselon tersebut tidak hanya bertujuan untuk memangkas birokrasi yang menghambat perizinan, namun juga sebagai langkah awal Jokowi mengganti tenaga manusia dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Yang eselon III dan IV akan kami potong dan kami putuskan diganti dengan AI,” ucap Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Kamis (28/11/2019).
Keinginan Jokowi mengganti tenaga ASN dengan AI juga diafirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini memang serius untuk mengganti peran manusia dengan AI.
Salah satu yang dibidik pemerintah adalah terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Nanti, AI akan diimplementasikan dalam proses IMB tersebut. Pemerintah saat ini juga sedang mencari bentuk standar untuk pembangunan bangunan itu.
Bahkan bukan tdak mungkin, kata Airlangga, kehadiran standar pembangunan bangunan itu membuat IMB atau pelbagai rekomendasi lainnya tidak lagi diperlukan. Dengan kata lain, seseorang bisa langsung membangun gedung jika sudah sesuai standar.
"Contoh, kami menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar," ucap Airlangga.
Menimbulkan Persoalan Baru
Meski begitu, rencana pemerintah mengimplementasikan AI dalam perizinan IMB mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan, di antaranya dari organisasi lingkungan hidup yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Manajer Tata Ruang dan Geographic Infomation System Walhi Ach Rozani menilai rencana Jokowi mengganti ASN dengan AI justru berpotensi menimbulkan persoalan. Dia ragu aspek keberpihakan akan hilang jika ditangani AI.
“Untuk urusan teknis dan pendukung, [implementasi] AI sah-sah saja, namun saya ragu dengan aspek keberpihakannya,” kata Rozani saat dihubungi reporter Tirto, Senin (02/12/2019).
Keberpihakan yang dimaksud Rozani adalah terhadap lingkungan dan masyarakat kecil di sekitar lokasi pembangunan. Bagi Rozani, IMB dan Amdal merupakan instrumen pengendali yang bertujuan agar lingkungan dan masyarakat tidak dirugikan.
Begitu juga dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Meski bisa diproses oleh AI, toh aspek manusia tetaplah diperlukan. Pasalnya, ketika ingin dibangun sesuatu, bisa saja di lokasi yang sama ternyata ada hunian masyarakat atau lingkungan.
"Jadi dalam paradigma keberpihakan dan politik yang harus memutus itu enggak bisa AI, harus manusia. Keberpihakan lingkungan dan masyarakat beda. Sikap itu enggak bisa diganti AI," ucap Rozani.
"Artinya, AI belum bisa ambil keputusan moral-sosial kita," tambahnya.
Pendapat yang sama juga diutarkan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Menurut Heru, implementasi AI seperti yang diinginkan pemerintah masih sulit dilakukan. Dia bilang teknologi kecerdasan buatan di Indonesia saat ini masih berada dalam tahap awal.
Di dunia, kata Heru, AI sudah mulai digunakan melalui pemanfaatan big data. Di Indonesia sendiri, tahapan ini baru masuk ke fase otomatisasi seperti penggunaan robot semi cerdas untuk produksi di pabrik.
Meski begitu, penggunaan AI masih terbatas. Revolusi industri 4.0 yang digagas pemerintah saat ini masih sebatas tataran konsep dan rencana jangka panjang. Di samping itu, teknologi AI juga masih dikuasai negara asing.
Heru mengapresiasi niat pemerintah mengembangkan AI dalam pelayanan publik. Namun, tak seluruh pelayanan publik cocok ditangani AI. Apalagi kesiapan masyarakat di era digital saat ini juga masih belum merata.
“Perlu dielaborasi peran mana yang digantikan kecerdasan buatan. Kalau saya melihat, tidak ada hubungan langsung penghapusan eselon III dan IV dengan AI. Sebab diakui atau tidak, tidak semua masuk ke industri 4.0,” ucap Heru.
Negara Tetangga Sudah Terapkan AI
Namun pandangan berbeda diutarakan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara. Menurut Ahmad, penerapan AI dalam perizinan IMB dan Amdal di Indonesia justru bisa direalisasikan.
Djuhara mencontohkan negara seperti Singapura dapat memproses perizinan seperti IMB melalui surat elektronik karena mereka memiliki data mengenai tipologi bangunan sederhana dan sudah dibuat berulang.
Dia juga menambahkan bahwa mesin saat ini sudah mampu mencerna desain arsitektur. Aspek keandalan bangunan, ketahanan struktur, sampai dengan aspek kebakaran bisa diatasi dengan pemodelan komputer.
Namun, Ahmad mengaku ada beberapa tantangan yang harus dilalui. Salah satunya terkait sosok ahli dalam membangun AI itu. Sepengetahuannya ahli bidang itu sudah tersedia di Indonesia, tetapi belum tentu ditemukan di pemerintahan terutama di daerah.
“Untuk bisa menjalankan AI seperti itu, orang-nya mesti canggih. Perlu ahli untuk mendesain modelnya jadi bisa dicek,” ucap Djuhara saat dihubungi reporter Tirto.
Selain itu, Djuhara juga mengingatkan bahwa masih ada batasan dari penerapan AI, terutama bangunan dengan kompleksitas tinggi. Pemerintah wajib memastikan ketersediaan basis data yang menjadi referensi.
Tanpa ketersediaan basis data yang mumpuni, dikhawatirkan model AI yang akan dibangun belum bisa dilakukan. Batasan lainnya dari AI juga terkait hal-hal seperti toleransi dan etika dalam pembangunan gedung.
“Aspek budaya, sosial, sampai dengan nilai lokal masyarakat setempat mungkin belum tentu tertangkap oleh sejenis AI. Jadi sebenarnya [AI] terbatas juga,” ucap Djuhara.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
