tirto.id - Presiden Joko Widodo berjanji akan "menindaklanjuti" pemekaran provinsi di Papua, tepatnya Papua Tengah. Hal ini ia sampaikan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019).
"Khusus untuk Pegunungan Tengah akan saya tindaklanjuti," kata Jokowi, yang didampingi Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Plt Kapolri Komjen Ari Dono, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan "khusus" karena sebenarnya pemekaran wilayah tengah dihentikan (moratorium).
Menurut Jokowi sejauh ini ada 183 pengajuan pemekaran, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. "Ini menjadi PR saya setelah pulang dari sini," katanya.
Permintaan pemekaran berasal dari elite lokal. Hal serupa juga sempat diutarakan 61 orang yang disebut-sebut 'tokoh Papua' di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Mengutip media lokal, Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah sebenarnya sudah lama direncanakan. Ibu kotanya akan ada di Mimika, sementara kabupaten yang akan bergabung di antaranya Biak Numfor, Deiyai, Nabire, Paniai, dan Puncak Jaya.
"Saya pastikan, Papua Tengah itu tetap jadi di 2021," kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Saat ini bahkan sudah ada Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPPT). Mereka mengklaim sudah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pusat pemerintahan sejak 2003.
