tirto.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau karib disapa JK menilai Pemilu 2024 paling buruk sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia sejak 1955. Alasannya, kata dia, Pemilu 2024 diatur oleh pemerintah dan kelompok yang berduit.
"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya demokrasi pemilu yang diatur oleh minoritas, orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sambutanya pada acara bertajuk Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3/2024).
JK mengatakan jika pemerintahan yang berkuasa terus mengatur setiap kontestasi pemilu, Indonesia akan kembali ke rezim otoriter. Pasalnya, menurut dia, pemerintah akan terus melakukan kebiasaan serupa.
"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," ucap JK.
JK lantas mempertanyakan demokrasi Indonesia yang jauh dari kata kemajuan. Dia juga menyinggung soal gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurutnya, banyaknya protes dari publik buntut dugaan kecurangan pemilu kali ini. Aksi protes itu, kata dia, membuat demokrasi Indonesia berjalan di tempat.
"Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," tutur JK.
Ia juga menyinggung dana bantuan sosial pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dengan menggelontorkan anggaran besar.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan dari semua itu menyebabkan demokrasi yang kita harapkan suara rakyat, menjadi terbeli," kata JK.
Maka itu, JK mendorong pembentukan hak angket di DPR RI untuk menyelesaikan dugaan pemilu curang. Dia mengatakan klarifikasi dari pemerintah perlu dilakukan agar kembali meraih kepercayaan rakyat.
JK mengatakan kepercayaan dari rakyat harus timbul agar pemerintah berjalan. Sebab, lanjut dia, pemerintah akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada politik.
"Marilah kita selesaikan masalah ini dengan konstitusional, dan salah satu cara tentu di parlemen yang sekarang ini, contohnya hak angket atau pansus, apalah namanya supaya negara jangan dirusak dengan merusak lagi," tutur JK.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
