Masuk tirto.id
tirto.id - Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) merilis 'Buku Putih Advokasi Keanekaragaman Hayati Indonesia'. Dalam buku tersebut terekam jelas pelajaran berharga tentang strategi, kisah perjuangan, kolaborasi, dan perjuangan untuk tetap membela kelestarian Indonesia agar tetap terjaga.
Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, mengatakan buku ini menjadi media untuk publik agar lebib sadar soal isu lingkungan yang kian hari, kian mengkhawatirkan.
"Di balik kemajuan ekonomi, ada jejak pemanfaatan alam yang eksploitatif dan berlebihan, dan kita semua menjadi penggerak utamanya. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tak luput dari jejak eksploitatif tersebut," katanya dalam acara Bedah Buku "Melawan Ketidakseimbangan: Buku Putih Advokasi Sipil Untuk Biodiversitas Indonesia, Selasa (17/9/2025).
Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada Mei 2023, mengungkapkan suhu rata-rata global pada 2011-2020 adalah 1,1 derajat celcius. Suhu ini lebih tinggi dari periode pra-industri.
Konsentrasi karbon dioksida (CO2) di atmosfer juga melampaui 400 ppm (parts per million), melebihi ambang batas aman 350 ppm. Dalam dua dekade terakhir, kenaikan rata-rata suhu di Indonesia 0,9 derajat celcius, di atas rata-rata global.
“Selain kian mengancam keanekaragaman hayati Indonesia, tingginya laju perubahan iklim ini juga semakin memperparah kerentanan sosio-ekonomi dan menimbulkan tantangan bagi mata pencaharian yang penting,” ujar Riki.
Selama dua dekade terakhir, peristiwa hidrometeorologi juga menyumbang lebih dari 75 perswb bencana di Indonesia dan 60 persen kerusakan ekonomi. Pada tahun-tahun mendatang, tren ini diperkirakan akan semakin meningkat.
Menurut data The World Bank pada 2021, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut, dengan peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal jumlah penduduk yang tinggal di pesisir dengan elevasi lebih rendah. Tanpa adaptasi, total penduduk yang terancam terpapar banjir permanen bisa mencapai 4,2 juta jiwa.
World Bank juga memperkirakan 95 persen wilayah pesisir Jakarta berpotensi tenggelam pada 2050. Indonesia juga sering mengalami bencana alam, dengan total 3.622 bencana pada 2019.
Dalam 40 tahun terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 33 juta hektare hutan, atau hampir 30 persen dari total kawasan hutan seluas 125 juta hektare. Hutan primer yang tersisa hanya 47,2 juta hektar. Deforestasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan untuk ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman industri, tambang, dan pembangunan infrastruktur lain.
Kerusakan alam saat ini bukan semata akibat kelalaian, tapi juga berakar pada desain politik pembangunan yang menempatkan ekologi sebagai korban. Regulasi seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba pun melemahkan perlindungan lingkungan demi kepentingan investasi jangka pendek.
"Kebijakan dibuat minim partisipasi publik yang memadai, lebih didorong kepentingan oligarki dan korporasi, serta minimnya akuntabilitas. Pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau sering menjadi tagline, tapi perlu komitmen keberlanjutan realisasi,” kata Muhamad Burhanudin, Manajer Kebijakan Lingkungan Yayasan KEHATI, sekaligus penulis Buku Putih Advokasi.
Oleh sebab itu, di sinilah advokasi masyarakat sipil mengambil peran penting karena hadir sebagai jalan untuk “melawan ketidakseimbangan” dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Peran masyarakat sipil vital dalam mendorong kebijakan berbasis bukti, melindungi lingkungan, mencegah korupsi, serta memastikan suara masyarakat lokal dan adat ikut didengar. Meski penuh tantangan, gerakan ini adalah harapan bagi masa depan bumi.
“Advokasi harus berfungsi sebagai alat membangun akuntabilitas dan transparansi. Advokasi organisasi sipil juga harus memperkuat suara masyarakat lemah, dan memastikan mereka didengar,” katanya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra
