Istana Harap Demo Ojol Tak Ganggu Kebutuhan & Kepentingan Publik

Hasan mengaku, Kemenhub sebagai perwakilan pemerintah telah bergerak cepat dengan siap mendengar aspirasi perbaikan aturan dan lainnya dari para ojol.

Andrian Pratama Taher

Terbit 19 May 2025 22:25 WIB

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2/2025). Tirto.id/Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, meminta para pengemudi ojek online (ojol) yang akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (20/5/2025) tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

"Kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat," ucapnya kepada awak media, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator pengemudi ojol telah menyampaikan bahwa mereka terbuka dengan masukan dari pihak pengemudi ojol. Hasan Nasbi menjamin penerimaan masukan itu sebagai salah satu langkah positif dari pemerintah merespons adanya tuntutan dari pengemudi ojol.

Menurut dia, Kemenhub juga bakal menindaklanjuti masukan dari pengemudi ojol. Dengan demikian, pengemudi ojol bakal menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik.

"Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu, supaya semuanya baik," katanya.

"Jadi, bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik. Jadi, kita cari win-win solusinya," lanjut Hasan Nasbi.

Sebelumnya diberitakan sekitar 25 ribu pengemudi ojol dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan mengikuti aksi akbar yang dilakukan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia pada Selasa (20/5/2025) besok.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan, aksi yang bernama Aksi 205 ini setidaknya melibatkan 250 ribu driver ojol se-Jabodetabek. Namun, hanya sekitar 10 persen yang akan turun langsung berdemo di jalan.

"Yang aksi turun ke jalan ya mungkin 10 persennya atau 25 ribunya," ucap Igun lewat pesan tertulis, Sabtu (17/5/2025).

Igun menuturkan, aksi ini didasari atas terjadinya dugaan pelanggaran peraturan regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi 20 persen yang dilanggar oleh perusahaan aplikator.

Menurut Igun, aplikator besar justru melakukan pemotongan hingga mencapai 50 persen. Hal ini dinilai merugikan pengemudi ojol dalam bekerja sehari-hari.

Selain aksi unjuk rasa, Garda Indonesia juga melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi massal total di seluruh wilayah Jabodetabek. Off bid serentak akan dilakukan pada Selasa 20 Mei 2025, mulai jam 00.00 WIB-23.59 WIB.