tirto.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons hasil penelitian Setara Institute yang menyebut, ada peningkatan kasus intoleransi di Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir.
"Ya mungkin saja [hasil penelitian Setara Institute itu]. Saya kan tidak tahu persis ya. Dasarnya apa saya kan enggak tahu. Kita kan bisanya hanya mencoba untuk menurunkan beban intoleransi itu secara maksimal," kata Sultan usai menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Yogyakarta, Senin (25/11/2019).
Dalam kasus intoleransi, kata Sultan, saat ini mengalami perkembangan. Bentuk perkembangannya itu dilihat berdasarkan alasan dan motif tindakan pada kasus intoleransi.
"Sekarang sebetulnya perkembangan itu juga sudah terjadi. Hanya sekarang modelnya alasannya kearifan lokal kan gitu, ganti motif, ganti isu," kata Sultan.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan kasus intoleransi salah satunya adalah dengan meningkatkan budaya literasi di masyarakat.
"Di samping literasi ya kejadian-kejadian itu kita tangani ya kan. Karena hanya akan menumbuhkan intoleransi, makanya kita juga sering keras kalau ada hal-hal yang kurang berkenan," kata dia.
Sultan mencontohkan kasus terkait izin peminjaman Masjid Gede Kauman untuk acara Muslim United beberapa waktu lalu. Pihak Keraton, kata dia, tak memberi izin dengan maksud agar tidak dijadikan sebagai ruang intoleransi.
"Yang Masjid Agung [Gede Kauman] Keraton, saya tidak boleh untuk kepentingan lain. Itu semua kan hanya untuk intoleransi," ujarnya.
Sementara terkait dengan maraknya kasus intoleransi yang terjadi di Bantul selama dua sampai tiga tahun terakhir ini, Sultan tak bisa berkomentar banyak.
Ia hanya menduga bahwa memang ada sebagian orang intoleran yang berdomisili di Bantul.
"Ya enggak tahu [kenapa banyak kasus intoleransi di Bantul]. Ya mungkin [sebagian yang intoleran] domisilinya di sana," kata Sultan.
Sebelumnya, Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, selama 12 tahun terakhir DIY masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tertinggi di Indonesia. Sedangkan, selama lima tahun terakhir kasus KBB di Yogyakarta meningkat.
"DIY menempati posisi enam dengan jumlah kasus 37," kata Halili saat dihubungi reporter Tirto, Senin (25/11/2019).
Di DIY sendiri, kata Halili, beberapa kasus KKB yang dicatat, contoh di antaranya adalah kasus penolakan warga terhadap pendatang non muslim di Pleret, Bantul (2018).
Kemudian dua kasus di 2019 yakni pencabutan IMB Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu, Bantul dan Pembubaran upacara doa keagamaan di Pajangan, Bantul.
"Dari fakta-fakta itu menjelaskan bahwa kasus intoleransi di Yogyakarta itu memang nyata," ujarnya.
Halili mengatakan sebagian kasus selama dua sampai tiga tahun terakhir memang terjadi di Bantul. Tetapi sebelumnya juga pernah terjadi kasus di Sleman dan Gunungkidul soal penolakan gereja.
Kasus-kasus intoleransi yang terjadi ini kata Halili disebabkan oleh dua faktor yakni faktor dari negara dan dari masyarakat (non-negara).
Faktor negara ini kata Halili dapat diidentifikasi berdasarkan dua sisi yak regulasi dan institusi. Regulasi itu pada akhirnya apa yang dapat menjadi panduan untuk pemerintah lokal dalam mengatasi kasus intoleransi.
"Namun di Bantul menurut saya ada inkonsistensi sikap pemerintah. Terutama dalam sikap politik pemerintah daerah. Dalam kasus Camat Pajangan saya kira progresif ketika bupati menolak kelompok intoleran yang menolak Camat Pajangan karena dia non-muslim," kata Halili.
"Tapi setelah itu saya tidak melihat keberpihakan yang jelas dari pemerintah kabupaten Bantul," kata dia.
Komposisi 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi dalam 5 tahun terakhir atau
pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo.
Komposisi 10 provinsi dengan angka peristiwa tertinggi sebagaimana dalam tabel berikut:
- Jawa Barat ada 162 kasus
- DKI Jakarta ada 113 kasus
- Jawa Timur ada 98 kasus
- Jawa Tengah ada 66 kasus
- Aceh ada 65 kasus
- DI Yogyakarta ada 37 kasus
- Banten ada 36 kasus
- Sumatera Utara ada 28 kasus
- Sulawesi Selatan ada 27 kasus
- Sumatera Barat ada 23 kasus.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Zakki Amali
