Masuk tirto.id
tirto.id - Buruh demo di Jakarta hari ini, Senin (24/11). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pada Selasa (18/11), Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan rencana buruh menggelar demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota.
Dalam konferensi pers daring, Said Iqbal menyatakan, peserta demo berasal dari sejumlah organisasi buruh, termasuk Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh, dan KSPI.
Semula, aksi unjuk rasa ini hendak digelar pada Sabtu (22/11), namun, jadwal pelaksanaan mundur jadi hari ini, karena Sabtu merupakan akhir pekan dan dinilai tidak akan efektif.
Lokasi Demo Buruh di Jakarta & Apa Saja Tuntutannya?
Ada dua titik lokasi tempat demo buruh di Jakarta hari ini.
- Kompleks Gedung Parlemen di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
- Istana Negara di Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
"Untuk di Jakarta, akan dipusatkan di Istana dan/atau di DPRI RI. Kita melihat kondisinya nanti," katanya, dikutip dari akun YouTube @bersuaralahburuh.
Sementara itu, tuntutan para buruh hari ini adalah kenaikan UMP 2026. Said Iqbal berharap pemerintah tidak mengecewakan para buruh.
Meskipun hingga kini UMP belum diumumkan, namun Said Iqbal telah mendapatkan informasi berapa persen kenaikan UMP 2026, yakni sebesar 3,75 persen, yang dinilai masih kurang.
"Rata-rata upah minimum adalah Rp3 juta atau bahkan kurang dari Rp3 juta per bulan. Maka 3,45 persen dilakukan Rp5 juta kurang, kira-kira hanya Rp100 ribu," katanya.
Oleh karena itu, buruh menuntut pemerintah untuk menetapkan besaran UMP 2026 naik antara 6,5 hingga 10,5 persen dari UMP 2025.
Said juga menyatakan kelompok buruh memberikan tiga opsi pilihan untuk pemerintah terkait penetapan UMP 2026, yaitu:
- ditetapkan naik sebesar 6,5 persen, seperti keputusan Prabowo Subianto pada 29 November 2024 lalu,
- diputuskan naik sebesar 7,7 persen,
- ditetapkan naik sebesar 8,5-10,5 persen.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memundurkan jadwal pengumuman besaran UMP 2026 regulasi turunan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 belum selesai.
Kemnaker belum bisa memastikan kapan akan mengumumkan besaran UMP 2026.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dipna Videlia Putsanra
