Info Demo Buruh Jakarta 3 Juni 2025, Lokasi & Tuntutannya

tirto.id - Ribuan buruh akan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025. Massa aksi tersebut terdiri dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) dan pensiunan PT Pos Indonesia (Persero). Simak info lokasi dan tuntutannya dalam artikel ini.

Agenda unjuk rasa tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia menyebut, demo buruh besok akan diikuti oleh sekitar 3.000 buruh dari berbagai wilayah di sekitar Jabodetabek.

“Sebagian besar merupakan pekerja mitra dan para pensiunan yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Pos Indonesia dan kebijakan pemerintah,” kata dia, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/5/2025).

Lokasi Demo Buruh Jakarta 3 Juni 2025

Aksi demo buruh di Jakarta pada 3 Juni 2025 rencananya akan dilaksanakan di dua titik lokasi pemerintahan. Pertama, di depan Istana Negara beralamat di Jalan Veteran No. 17, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kedua, di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Tuntutan Demo Buruh Jakarta 3 Juni 2025

Said Iqbal menjelaskan, para massa demo buruh Jakarta 3 Juni 2025 telah mempersiapkan tiga tuntutan utama yaitu pembatalan penghapusan tunjangan, penghapusan sistem kemitraan, dan penghentian sistem outsourcing.

1. Menuntut Pembatalan Penghapusan Tunjangan

Para buruh menuntut pembatalan penghapusan Tunjangan Pensiun (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka.

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said.

2. Menuntut Penghapusan Sistem Kemitraan

Massa aksi unjuk rasa juga menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Sistem terebut dinilai memberikan celah bagi perusahaan menghindari kewajiban mereka. Maka itu, mereka meminta supaya seluruh pekerja mitra dikukuhkan statusnya menjadi karyawan tetap.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” ucap Said.

3. Menuntut Penghentian Sistem Outsourcing dan Sistem KRIS BPJS Kesehatan

Sistem outsourcing atau alih daya dinilai merugikan pekerja. Oleh karena itu, para buruh menuntut pemerintah untuk segera menghentikan sistem tersebut. Tuntutan ini juga sesuai dengan janji dan komitmen presiden.

“Tuntutan penghapusan outsourcing ini selaras dengan janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pidato May Day 1 Mei lalu yang menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja,” tukas Said.

Selain itu, para massa aksi juga menolak sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Sistem tersebut dinilai hanya akan membuat para pekerja yang membutuhkan fasilitas rawat inap lama mengantri. Sistem tersebut juga dikatakan dapat menimbulkan potensi kenaikan iuran dan berkurangnya ketersediaan kamar.