tirto.id - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bakal terjadi ledakan besar terhadap jumlah orang-orang di jalan atau gelandangan secara global. Kondisi itu tidak terlepas akibat meningkatnya inflasi di beberapa negara dunia.
Dari dalam negeri, peningkatan harga BBM di Indonesia sendiri diperkirakan akan memberi tambahan inflasi sebesar 1,8 persen hingga 1,9 persen. Dengan demikian, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir 2022 akan lebih dari 6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan, walaupun akan terjadinya kenaikan inflasi, diharapkan dapat menekan peningkatan jumlah penduduk miskin. Jumlah gelandangan, menurutnya baru akan meningkat apabila kondisi perekonomian terus menerus mengalami kontraksi dan disertai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja.
"Namun ini pun, tidak akan se-ekstrem itu, karena sistem kekeluargaan dan gotong royong antar keluarga maupun komunitas yang masih kuat di Indonesia, dapat mencegah terjadinya kenaikan social-exclusion yang ekstrem," kata dia kepada Tirto, Senin (26/9/2022).
Data BPS menunjukkan perekonomian Indonesia saat ini pada tahap pemulihan setelah sempat turun akibat Pandemi COVID-19. Untuk terus menstabilkan pertumbuhan, dengan kenaikan BBM dan juga tekanan dari perang Rusia-Ukraina, secara intensif pemerintah melaksanakan beberapa program untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PEN dan pelaksanaan program perlindungan sosial regular lainnya. Lewat program tersebut pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,54 persen di Maret 2022, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,83 persen di Februari 2022.
"Mempertimbangkan kondisi ekonomi di atas, dengan berbagai program pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan diharapkan tetap dapat menekan peningkatan jumlah penduduk miskin," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah saat ini sedang membenahi pendataan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Ini merupakan salah satu strategi reformasi perlindungan sosial yang mendata seluruh penduduk Indonesia.
"Kenapa seluruh penduduk Indonesia? Karena data seluruh penduduk dibutuhkan, apabila terjadi kejadian seperti ini, akan sangat dibutuhkan," bebernya.
Dia mengatakan, dengan sistem pemutakhiran dan bagi pakai data dengan database sektoral lainnya, pemerintah akan dengan mudah memonitor perkembangan kesejahteraan penduduk, termasuk yang kehilangan pekerjaan.
"Dengan ini, kita dapat menargetkan program yang jauh lebih efektif, misalnya, penyesuaian keterampilan apabila tenaga kerja diputus dari pekerjaannya, dan sebagainya," jelasnya.
Regsosek sendiri akan menjangkau populasi 100 persen penduduk di Indonesia, termasuk kaum gelandangan, dengan pendataan berdasarkan SLS (Satuan Lingkungan Setempat) baik yang sudah teregistrasi secara administrasi kependudukan maupun belum.
"Sehingga ke depan, dapat dilakukan rujukan program komprehensif untuk mitigasi permasalahan gelandangan meskipun situasi bencana baik pandemi atau krisis, ataupun dalam rangka mengurangi social exclusion di masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
