tirto.id - Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memprediksi jumlah pasien positif virus COVID-19 akan meningkat pada April 2020. Hal tersebut diklaimnya sebagai kewajaran saat awal kemunculan kasus Corona. Namun selepas itu trennya akan menurun.
“Kita berharap pada bulan April sudah mulai bisa melihat hasilnya dan mulai terkendali,” kata Yuri dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020).
Di lain kesempatan, Yuri sempat memprediksi bahwa potensi terinfeksi virus COVID-19 mencapai ratusan ribu jiwa. Rerata mereka yang pernah punya riwayat kontak dekat dengan pasien positif.
“Data perhitungan yang kami miliki orang yang berisiko adalah di angka 600 ribu sampai 700 ribu. Oleh karena itu, pemerintah akan siapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan mengidentifikasi kasus positif di masyarakat,” kat dia, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020).
Pemerintah pun menetapkan status bencana COVID-19 menjadi 91 hari hingga 29 Mei 2020.
Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dalam poin kedua.
Sementara itu, Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) Intitute Teknologi Bandung (ITB) sempat memprediksi bahwa puncak COVID-19 pada akhir Maret 2020 hingga pertengahan April 2020. Kajian itu dirilis pada 18 Maret 2020.
Namun Dosen Program Studi Matematika ITB, Nuning Nuraini mengatakan kajian tersebut sudah tidak valid, karena tren kasus masih menunjukkan peningkatan.
Nuning mengatakan, timnya masih melakukan pengkajian baru seiring perkembangan data yang dirilis pemerintah.
"Masa puncak bisa geser lebih lama [...] Dari perhitungan 18 Maret masih di April. Kami belum update, belum sempat. Menunggu hasil tracing sebenarnya. Biar bisa melihat trennya," ujarnya saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/3/2020).
Nuning menambahkan, kajian yang dilakukan oleh tim ITB hanya sebagai pemantik agar pemerintah lebih siap dalam upaya mitigasi dan masyarakat kian waspada menghadapai virus COVID-19.
"Yang lebih saya khawatirkan pencegahan yang tidak menyeluruh sehingga dengan kepadatan penduduk di negara kita, tingkat penyebarannya bisa sangat tinggi," ujar dia.
Terlebih lagi dalam beberapa bulan ke depan masyarakat Indonesia yang beragama Islam, akan memasuki bulan suci Ramahan pada April 2020 dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah pada Mei 2020.
"Berkorban diam dulu supaya bisa Lebaran," kata dia.
Jangan Mudik Dulu
Membaca prediksi puncak COVID-19 di Indonesia yang masih belum terang benderang, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban berpendapat agar budaya mudik Lebaran tahun ini ditiadakan.
Ia khawatir dengan perkembangan COVID-19 secara global yang masih menunjukkan peningkatan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, kecuali Cina.
"Saya tidak yakin April [COVID-19] sudah selesai. Lebih baik mudik ditiadakan," kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (24/3/2020).
Kekhawatiran Zubairi bukan tanpa dasar. Ia belum melihat efektivitas kebijakan Physical Distancing (sebelumnya disebut Social Distancing) di tatanan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah, menurutnya masih belum tegas menerapkan kebijakan tersebut.
"Harus tegas! Karena kalau tidak, mana mungkin akan tegas saat Lebaran nanti," ujar dia.
Terlebih lagi mudik merupakan budaya perpindahan massa dalam skala jumlah yang banyak dan memakan waktu perjalanan yang relatif lebih lama, tergantung moda transportasi yang digunakan. Sehingga potensi penularanpun virus akan lebih tinggi.
Terlebih lagi penularan COVID-19 cukup cepat dan bisa menyerang siapa saja, tidak melulu mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh buruk saja. Mereka yang sehat, menurut Zubairi, berpotensi terinfeksi.
"Hanya saja kalau kondisinya kurang baik, saat terinfeksi corona ini, akan menjadi buruk dari orang yang amat sehat," ujarnya.
Ia pun prihatin dengan kondisi tenaga medis (Nakes) yang sedang berjuang menangani para pasien COVID-19. Mereka menjadi pihak yang sangat rentan sekali terinfeksi.
"Kita harus belajar dari Italia, awalnya 2.6292 kasus [nakes terinfeksi] lalu naik 4.800 kasus. 9 persen lebih yang sakit di sana itu dari tim medis. Kita mula-mula hanya 25 kasus lalu kemarin ada 42 Nakes terinfeksi," ujarnya.
Pernyataan Zubairi yang menyarankan mudik Lebaran ditiadakan karena berpotensi memperpanjang daftar kasus infeksi.
Hal itu juga didukung oleh fakta mengenai ketidaksiapan pemerintah menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) di rumah sakit daerah. Semisal di RSUD WZ Yohannes, Kupang Nusa Tenggara Timur; dan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara yang terpaksa harus mengakali keamanan diri sendiri.
Apalagi jumlah pasien positif Corona di Indonesia terus naik. Data pemerintah pusat per 24 Maret 2020, total menjadi 686 atau naik 107 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah itu, 30 dinyatakan sembuh dan 55 orang lainnya meninggal dunia.
Sejauh ini rencana untuk meniadakan mudik lebaran baru didukung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat virus corona COVID-19 di Indonesia yang berlaku hingga 29 Mei 2020.
"Saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah. Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19,” jelas Budi di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Mengikuti Pemerintah
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra masih belum bisa berkomentar banyak. Ia mengatakan, Garuda akan bersikap fleksibel mengikuti kebijakan pemerintah.
"Kita menunggu finalisasi kebijakan mudik. Kita fleksibel," ujar dia kepada reporter Tirto, Selasa.
Namun jika pemerintah memang sudah menetapkan untuk tidak mengadakan mudik pada 2020, maka ia akan menyesuaikan kebijakan bagi para penumpang yang kadung membeli tiket pesawat.
"[Garuda] menyarankan reschedule," ujar dia.
Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro berpendapat serupa. Ia akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19.
Ia mendaku pihak Lion Air Group masih terus memantau perkembang hari per hari.
"Terkait kebijakan strategis internal menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi, masih dibahas oleh manajemen internal," ujarnya kepada reporter Tirto, Selasa (24/3/2020).
PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga masih melakukan evaluasi untuk pelaksanaan perjalanan mudik 2020 di tengah perpanjangan masa darurat Corona hingga 29 Mei mendatang. Bahkan KAI siap mengembalikan sejumlah uang yang telah dikeluarkan penumpang untuk membeli tiket perjalanan.
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menawarkan opsi refund kepada calon penumpang yang membatalkan perjalanan pada periode 23 Maret - 29 Mei 2019.
Kebijakan ini, kata Eva, merupakan salah satu upaya PT KAI Daop 1 untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-19 di lingkungan transportasi. https://tirto.id/darurat-corona-penumpang-kereta-yang-batal-mudik-bisa-refund-100-eG82
“KAI memberlakukan kebijakan pengembalian bea pemesanan tiket 100%, bagi calon penumpang kereta api (KA) yang melakukan pembatalan perjalanan mulai tanggal 23 Maret untuk keberangkatan sampai dengan 29 Mei 2020," tutur dia dikutip dari keterangan resminya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
