Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Satu Dekade, Tertinggi di 2019

tirto.id - Laporan Transparency International (TI) terbaru secara umum menunjukkan 124 dari 180 negara mengalami stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2022, yang menurut lembaga tersebut, artinya menunjukkan tak adanya progres signifikan dalam pemberantasan korupsi.

IPK menggunakan skala 0 sampai 100, di mana 0 berarti sangat korup dan sebaliknya. Indeks ini didasarkan pada 13 sumber data independen yang menggambarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik menurut para ahli dan pelaku bisnis.

Laporan TI pada tahun 2022 juga menunjukkan 68 persen dari 180 negara atau sebanyak 122 negara mencatat skor di bawah 50.

Indonesia adalah salah satunya. IPK Indonesia memiliki skor 34 di tahun 2022, memburuk dibanding skor 38 di tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, posisi Indonesia secara global juga anjlok, dari urutan 96 pada 2021 menjadi 110 setahun setelahnya.

Skor Indonesia berada di atas rerata Asia Pasifik, yakni 45. Perolehan ini juga menempatkan Indonesia tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain.

Namun, level IPK Asia Pasifik pun dilaporkan TI mengalami stagnasi selama 4 tahun berturut-turut lantaran otoritarianisme terus tumbuh dan tetap berlakunya pembatasan ruang sipil dan kebebasan dasar selama pandemi.

Pemerintah di beberapa negara disebut TI telah membuat kebijakan melawan korupsi skala kecil, akan tetapi korupsi besar tetap umum terjadi.

Menurut laporan TI, para pemimpin Pasifik telah memperbaharui fokus pada upaya antikorupsi. Kendati demikian, pemimpin di Asia justru banyak berfokus pada pemulihan ekonomi dengan mengorbankan prioritas lainnya.

Kurnia Ramadhana selaku peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mengungkap bagaimana korupsi bukanlah prioritas utama pemerintah Indonesia. Katanya kepada Tirto, Presiden berupaya semaksimal mungkin menutupi kebobrokan pemerintah dengan mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.

“Padahal faktanya justru bertolak belakang. Isu pemberantasan korupsi kian dipinggirkan, bahkan diruntuhkan saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Selama 10 tahun terakhir, IPK Indonesia mencapai level tertingginya pada 2019 yang menyentuh skor 40. Sementara capaian IPK Indonesia terendah adalah tahun 2012 dan 2013 yakni dengan skor 32.