tirto.id - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menduga ada pembagian kursi khusus untuk kepolisian dan kejaksaan dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih melalui panitia seleksi (pansel).
"Belakangan ini kami melihat ada semacam aroma-aroma yang tidak baik karena seolah-olah ada penjatahan terhadap wakil-wakil dari situs ini, kami sebut kepolisian dan kejaksaan," kata Agus dalam konferensi pers di ICW, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/7/2019).
Menurut Agus, dugaan tersebut ia dapat berdasarkan sejumlah pernyataan dari pansel yang menyebutkan pimpinan KPK membutuhkan unsur dari penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Paling tidak teridentifikasi dari statement-statement panitia seleksi bahwa, misalnya calon itu sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat koordinasi," ujar Agus.
"Kalau memperkuat koordinasi sih sebenarnya KPK bersama kepolisian selalu melakukan koordinasi [...] termasuk juga di dalamnya ada kejaksaan," lanjutnya.
Untuk itu, Agus menilai alasan koordinasi tersebut tidak relevan. "Jadi kalau Kemudian asumsinya untuk memperkuat rasa sudah tidak relevan lagi karena sebenarnya itu sudah kerja lagi," ujar Agus.
Agus pun meminta agar pansel bisa lebih berhati-hati dalam melihat dasar hukum. "Jangan sampai keliru menafsirkan seolah-olah seakan mengistimewakan calon-calon dari situasi tertentu," lanjutnya.
Namun demikian, Agus tetap mengapresiasi pansel karena telah melibatkan banyak pihak dalam pemilihan tersebut.
"Kalau saya pribadi melihat cukup apresiatif terhadap panitia seleksi terutama soal strateginya. Strategi untuk melanjutkan menjemput bola terhadap sendiri ada dari kejaksaan dari kepolisian dari BNPT Kalau tidak salah BIN juga," tutur Agus.
Selain itu, ia juga mengapresiasi pansel yang mengundang masyarakat sipil agar mendorong wakilnya ikut dalam pemilihan pimpinan KPK.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
