Masuk tirto.id
tirto.id - Penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Indonesia sejatinya telah berjalan puluhan tahun dan melalui berbagai tahapan evolusi. Sejarah panjang tersebut bermula pada 15 Juli 1968, saat Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) resmi dibentuk.
Transformasi kelembagaan lantas terjadi beberapa kali. BPDPK berevolusi menjadi Perum Husada Bakti, kemudian PT Askes (Persero), dan akhirnya beralih rupa jadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 untuk menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tepat pada hari ini, lembaga itu berusia 58 tahun. BPJS Kesehatan menjadikan momen hari jadinya tersebut sebagai ajang untuk merefleksikan perjalanan panjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas jaminan kesehatan.
Momentum HUT ke-58 sekaligus memacu BPJS Kesehatan untuk memantapkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh peserta JKN yang kini jumlahnya telah menembus angka 285 juta jiwa.
Sejauh ini BPJS Kesehatan berhasil mengukuhkan posisi JKN sebagai salah satu program strategis nasional yang menyediakan perlindungan kesehatan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Pembenahan pun terus dilakukan, mulai dari optimalisasi pelayanan di fasilitas kesehatan, penerapan inovasi layanan digital, memangkas birokrasi administrasi, hingga memperluas kemudahan akses bagi seluruh peserta JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan pengalaman panjang dalam pengelolaan jaminan kesehatan di tanah air membuktikan betapa krusialnya sinergi semua elemen untuk mempertahankan keberlanjutan program.
Menurut dia, berbagai capaian signifikan yang berhasil diraih adalah buah dari kerja kolektif semua pemangku kepentingan dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas akses layanan kesehatan.
"Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang makin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045," kata Pujo dalam forum Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).
Keberlanjutan JKN Jadi Fokus Utama BPJS Kesehatan
Pujo memaparkan bahwa salah satu fokus utama BPJS Kesehatan saat ini adalah menjaga keberlanjutan program JKN. Fokus ini menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan maupun strategi jangka panjang organisasi.
Oleh karena itu, dia menekankan setiap upaya transformasi harus bisa menyelaraskan tiga pilar utama secara seimbang, yaitu kualitas pelayanan, penambahan jumlah kepesertaan, dan stabilitas program dari segi keuangan.
"Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan asuransi swasta, mungkin melakukan repricing ketika klaim sudah 95% untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya," kata Pujo.
"Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," lanjutnya.
Di sisi lain, Pujo melanjutkan, masih ada potensi penguatan pendanaan program JKN lewat peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan.
Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan JKN, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang memuat sejumlah kebijakan untuk penguatan operasional sekaligus fondasi finansial dan kualitas layanan.
Contohnya, BPJS Kesehatan akan mendorong integrasi kepesertaan program JKN dengan layanan publik. Upaya ini juga disertai pengembangan layanan non tatap muka dengan memanfaatkan teknologi digital agar layanan JKN makin efisien dan mudah diakses.
Di forum yang sama, Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional lewat JKN.
Saat menyampaikan keynote speech dalam acara Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, Dudung menegaskan bahwa program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Program ini pun sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo.
"Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah. Mulai dari pemantau kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di tiga sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T," tambah Dudung.
Namun, Dudung mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama. Di antaranya keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan.
Maka itu, lanjutnya, penting untuk menjaga komitmen serta kerja sama yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat agar program JKN bisa terus berlanjut dan kualitas layanannya makin membaik.
Sementara itu, bertepatan dengan momentum HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 khususnya pada Fungsi Pengadaan dan Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301.
BPJS Kesehatan pun berkomitmen akan senantiasa berupaya memperkuat budaya integritas dan kepatuhan organisasi lewat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
