Hubungan AS dengan NATO Retak Karena Perang Iran, Apa Sebabnya?

tirto.id - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan aliansi NATO mengalami keretakan karena perang Iran-AS yang tak berkesudahan. Pemerintahan Donald Trump bahkan mulai mengungkapkan keinginan untuk keluar dari aliansi militer era Perang Dingin tersebut.

Seturut AP, keretakan hubungan antara AS dengan NATO itu kini mulai terungkap dalam pernyataan-pernyataan publik. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa ia tak puas dengan para sekutunya di NATO.

Dalam agenda makan siang pribadi di Gedung Putih pada Rabu (1/4/2026), Trump menyebut bahwa sekutu NATO mereka telah memperlakukan AS dengan buruk. Ia juga menyebut bahwa ia akan mengingatnya selama era kepresidenannya.

"NATO memperlakukan kita [AS] dengan sangat buruk, dan Anda harus mengingatnya karena mereka akan memperlakukan kita dengan buruk lagi jika kita membutuhkan mereka," kata Trump dalam rekaman yang diambil reporter Business Insider dan diunggah secara daring.

Dalam pidatonya pada Kamis (2/4/2026), Trump menyinggung hal itu secara implisit. Dalam keterangannya itu, ia menyatakan bahwa AS tak berkewajiban melakukan operasi pembukaan Selat Hormuz dan meminta negara-negara yang membutuhkan selat itu untuk merebutnya sendiri.

"Negara-negara di dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus menjaga jalur tersebut. Mereka harus menghargainya. Mereka harus merebutnya dan menjaganya," katanya.

Penyebab keretakan yang terjadi ini adalah karena pemerintahan Trump merasa tak puas dengan keengganan para sekutu NATO-nya untuk ikut mengirimkan kapal militer ke kawasan Teluk. Trump menyebut penolakan tersebut sebagai tindakan "pengecut".

Dalam keterangannya untuk Fox News pada Selasa (31/3), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyatakan pernyataan serupa Trump. Ia menyebut bahwa kini sudah waktunya untuk mengevaluasi keikutsertaan AS di NATO.

"Saya pikir, sayangnya, kita harus memeriksa kembali apakah aliansi yang telah memberikan manfaat bagi negara ini selama beberapa waktu masih memenuhi tujuan tersebut," katanya.

Belakangan, sejak serangan AS-Israel di Teheran memecah perang pada 28 Februari, negara-negara Eropa jadi oposisi yang vokal menentang operasi militer tersebut.

Spanyol jadi yang pertama dengan memutuskan untuk tidak memperbolehkan pangkalan militernya digunakan oleh AS untuk keperluan operasi militer di Iran.

Prancis juga membuat pernyataan serupa, meskipun pesawat AS kemudian diperbolehkan mendarat di pangkalan militer Prancis. Syaratnya, negeri Paman Sam itu menjamin pesawat-pesawat tersebut tak terkait dengan perang di Iran.

Hal serupa bahkan dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dengan melarang pesawat pengebom AS mendarat di Sisilia. Padahal, Meloni selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang paling dekat dengan Trump.

Profesor Ilmu Politik Universitas John Cabot Roma, Franco Pavoncello, menyebut bahwa tindakan Meloni tersebut didorong oleh realitas domestik yang juga kompleks. Menurutnya, Meloni tak bisa terus menerus mengiyakan permintaan AS jika tak mau kehilangan dukungan dalam negeri.

"Pemerintah Italia tidak boleh dianggap oleh sekutu Eropa sebagai terlalu tunduk pada kepentingan Amerika, karena hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat negatif, baik di dalam negeri maupun di Uni Eropa," ungkap Pavoncello.

Sementara itu, dalam wawancara yang dirilis surat kabar The Telegraph pada Rabu, Trump mengisyaratkan potensi pemerintahannya meninggalkan aliansi NATO. Namun, sebesar apa pun keinginan Trump keluar dari NATO, hal itu berpotensi akan terganjal proses hukum.

Keinginan Trump Keluar NATO Melawan Undang-Undang AS

Keinginan Trump untuk keluar dari NATO mungkin akan sulit dilakukan begitu saja. Hal ini karena undang-undang AS telah membatasi kewenangan presiden dalam hal ini.

Kongres AS telah mengesahkan undang-undang pada 2023 lalu yang berisi pembatasan wewenang presiden untuk menarik diri dari NATO tanpa persetujuan mereka. Dengan begitu, Trump tak bisa memutuskan keluar dari NATO tanpa persetujuan kongres.

Sementara itu, persetujuan kongres juga tampaknya bukan persoalan yang mudah bagi Trump. Hal ini dikarenakan Perang Iran-AS juga telah menggerus dukungan terhadap Trump, bahkan di partainya sendiri, Republik.

Sebelum Trump berpidato pada Kamis, Senator AS Mitch McConnell, seorang Republik dari Kentucky, menyebut bahwa "NATO adalah aliansi militer paling sukses dalam sejarah". Ia juga menekankan bahwa Senat "akan terus mendukung aliansi tersebut untuk perdamaian dan perlindungan yang diberikannya".

Intrik dalam aliansi NATO sebelumnya juga pernah terjadi akibat keinginan Trump untuk mencaplok Greenland, wilayah bekas koloni yang kini jadi wilayah semiotonom Denmark. Polemik ini membuat negara-negara Eropa bersatu untuk menolak keinginan Trump tersebut.

Sejak itu, sentimen terhadap AS dari negara-negara Eropa tak selalu positif. Polemik itu bahkan sempat membuat potensi pengenaan sanksi dagang Uni Eropa ke AS mencuat.

Meski begitu, NATO dilaporkan tengah mencoba untuk memperbaiki keretakan hubungan ini. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte disebut dijadwalkan berkunjung ke Washington pada pekan depan untuk melakukan pembicaraan tentang hal ini.

Selain itu, Inggris juga tengah mencoba merancang rencana untuk meredakan ketidakpuasan Trump. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana keamanan pascaperang untuk Selat Hormuz.

Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper juga menyelenggarakan pertemuan virtual dengan perwakilan 35 negara yang menandatangani perjanjian untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz setelah perang berakhir.